TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan isu pembenahan hukum dan birokrasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, PDI Perjuangan melanjutkan dengan memberikan pengarahan kepada para anggota DPRD-nya untuk melaksanakannya.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta agar para anggota DPRD dari partai itu mengingat pesan Jokowi.

Yakni agar daerah tak lagi asal membuat kebijakan yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi justru bagaimana kita harus membuat pelayanan pemerintahan daerah yang efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Jangan bikin perda-perda yang menghambat nilai tambah ekonomi," kata Hasto saat membuka 'Workshop Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2019).

Menurut Hasto, pihaknya mendapat banyak laporan dari daerah soal keluhan pelaku ekonomi yang diperas saat hendak berinvestasi.

Dan salah satunya oleh para anggota dewan. Hal itu juga menjadi hal yang dibahas oleh Pemerintah dalam Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan beberapa hari lalu.

Ditegaskan oleh Hasto, PDIP mendukung penuh agar kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu didukung sepenuhnya oleh legislator partai di tingkat propinsi serta kabupaten/kota.

"PDI Perjuangan tak boleh punya kader dan anggota dewan seperti itu. Sebaliknya kita harus membangun hubungan positif yang membantu gerakan ekonomi rakyat," kata Hasto.

Semua hal itu disampaikan oleh Hasto di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Jawa Tengah, dimana PDIP bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar workshop.

Tajuknya adalah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Propinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan.

Hadir lebih dari seribu anggota DPRD partai itu dari sejumlah propinsi.

Seperti Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.