Ketiga, soal wilayah.

"Ketiga pada wilayah, yang main di Indonesia Timur, main di Indonesia Barat, main di pariwisata," tuturnya.

Haris Azhar menuturkan jika kedepan pemerintah akan sibuk terkait soal-soal tersebut sebagai konsekuensi dari periode kedua yang merangkul banyak orang untuk menjabat dalam pemerintahan Jokowi.

Namun, Haris Azhar menuturkan jika hal tersebut sebenarnya pemerintah hanya menyibukkan diri soal bagi-bagi kekuasaan.

"Kedepan akan sibuk dalam hal seperti itu karena ini mungkin konsekuensi dari periode kedua harus merangkul sebanyak mungkin (pejabat), tapi itu sebetulnya menyibukkan diri pada pemerintahan yang isinya bagi-bagi kekuasaan," jelas haris Azhar.

Janji Memangkas Birokrasi, Jokowi Justru Lantik 12 Wakil Menteri, Kabinet Dinilai Terlalu Gemuk

Presiden Jokowi resmi melantik 34 menteri dan 12 wakil menteri untuk membantu tugasnya Pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Komposisi 34 menteri dan 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju disebut sebagai kabinet yang terlalu gemuk.

Pengangkatan wakil menteri sebanyak 12 orang, dikritik sebagai kebijakan yang bertentangan dengan visi dan misi presiden yang fokus memangkas birokrasi bertele-tele dengan menghilangkan jabatan eselon sampai level empat.

Dikutip dari Tribunnews.com sebelumnya, Jokowi memiliki janji akan memangkas birokrasi dengan menghilangkan jabatan eselon yang saat ini sampai level empat.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat dilantik menjadi presiden pada Minggu (20/10/2019).

Jokowi saat itu mengatakan akan menyederhanakan jabatan eselon sampai dua saja.

Namun, dalam lima hari seusai pelantikan, Jokowi mengangkat 12 wakil menteri yang disebut justru menggemukkan Kabinet Indonesia Maju.

Pengamat politik CSIC Arya Fernandes menjelaskan, kegemukan kabinet Indonesia Maju juga tercermin dari banyaknya wakil partai politik yang menduduki jabatan menteri.