4. Usul Ruhut Sitompul

Melansir pemberitaan Kompas.com (18/8/2010), Juru Bicara Partai Demokrat saat itu, Ruhut Sitompul, melontarkan usulan agar masa jabatan presiden diperpanjang atau menjadi lebih dari dua periode.

Usulan tersebut kemudian direspons oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD.

Mahfud mengatakan bahwa wacana tersebut merupakan hak siapa saja.

Namun, ia mengingatkan bahwa memberikan kekuasaan panjang akan merusak demokrasi.

Mengutip dari Kompas.com (21/8/2010), mantan Ketua MPR Amien Rais pun mengungkapkan bahwa masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode mustahil dilakukan karena akan ditentang rakyat.

5. Usul Fraksi di MPR

Melansir dari Kompas.com (22/11/2019), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa secara informal ada anggota fraksi di MPR yang mewacanakan seorang presiden dapat dipilih kembali sebanyak tiga periode.

Ada pula yang mewacanakan bahwa presiden hanya dapat dipilih satu kali, tetapi masa jabatannya menjadi delapan tahun.

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945 setelah amendemen, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Kali ini, usulan perubahan masa jabatan presiden bersamaan dengan wacana amendemen kembali naskah asli UUD dan perubahan konstitusi secara menyeluruh. Usulan ini pun memperoleh respons-respons yang berbeda dari berbagai pihak.

Di sisi lain, Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai wacana amandemen Undang-undang Dasar 1945 menjadi ujian jadi Presiden Jokowi.

Menurutnya, adanya wacana penambahan masa jabatan presiden merupakan tantangan Jokowi dalam kepemimpinannya saat ini.

"Buat saya di sinilah tantangan utama Presiden Jokowi yang harus kemudian memutus mata rantai kemungkinan adanya isu-isu tersebut. Jilatan-jilatan dari orang-orang yang mungkin akan berkuasa kembali. Jilatan-jilatan dari orang yang menjadi bagian kekuasaan," ujar Yunarto Wijaya.