Namun, untuk masalah yang sedang disorot kali ini atau fokus utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah terkait dengan impor dan juga harga BBM jenis Premium.

Hal ini juga pesan yang sempat disampaikan oleh Mentei BUMN Erick Tohir beberapa waktu lalu, bahwa pemerintah sangat ingin mengurangi angka impor di bidang minyak dan juga gas.

Kalau kita melihat dari laporan keuangan Pertamina, ada impor BBM Premium dari tahun ke tahun yang cukup tinggi yakni di tahun 2016 total impor BBM Premium mencapai 3,7 miliar dollar AS.

Selanjutnya tahun 2017 mencapai 3,8 miliar dollar AS.

Lalu, pada tahun 2018 mencapai 4,4 miliar dollar AS.

Sementara itu ternyata hingga Juni 2019 lalu sudah menjadi 2,3 miliar dollar AS.

Maka dari itu, naiknya BBM impor premium ini sudah pasti menjadi beban Pertamina karena nlainya yang semakin besar, selain jumlah konsumsi dikarenakan pergerakan kurs rupiah.

Selain itu, terkait dengan subsidi di tahun 2018 pemerintah hanya menghabiskan dana sebesar 35,5 triliun rupiah untuk subsidi BBM Solar.

Sedangkan sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi pos anggaran subsidi Premium dalam anggaran pemerintah, ini berarti Pertamina harus mengambil selisi harga.

Karena harga asli Premium menurut hitungan indeks Rp 8.925;/liter tetapi Pertamina hanya menjual Rp 6.550;/liter.

Ini menjadi salah satu pekerjaan Ahok yang berat, di mana Ahok harus menjadi jembatan anatara pemerintah dan juga direksi Pertamina.

Meskipun tugas atau wewenang dari komut tidak mengambil kebijakan di tingkat direksi pertamina, tetapi fungsinya adalah untuk mengawasi kinerja secara menyeluruh atau pun khusus. (*)

(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)