TRIBUNNEWS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu menyebutkan tugas Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sangatlah berat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN, Erick Thohir, resmi mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Hal ini disampaikan Erick Tohir pada Jumat (22/11/2019).

Erick Tohir menyampaikan Ahok akan bekerja didampingi oleh Wakil Menterinya, Budi Gunadi Sadikin.

Penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina ini sempat menuai kontroversi lantaran ia pernah menjadi terpidana kasus penistaan agama.

Terkait hal itu, Said Didu memasang empat poin dalam patokannya untuk menilai posisi Ahok sebagai mantan narapidana yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina.

Pertama, apakah penugasan oleh pemerintah kepada Ahok sesuai kompetensi dan karakter yang melekat pada diri mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Kedua, apakah Ahok bisa merubah dirinya sehingga dapat bekerja di atas kaidah-kaidah good goverment dan good coorporate goverment.

Ketiga, apakah kini yang bersama Ahok (dewan komisaris dan direksi) dapat bersinergi baik dengan Ahok.

Keempat, apakah kepercayaan mitra-mitra Pertamina akan menjadi membaik setelah Ahok masuk ke dalam.

Said Didu mengatakan salah tidaknya penunjukkan Ahok, seorang yang kontoversional, tergantung dari penugasannya.

"Nah, saya katakan, Ahok adalah kontroversial. Tapi apakah penunjukkan itu salah apa tidak salah?"

"Saya katakan tadi sangat tergantung kepada penugasan apa yang diberikan pemerintah kepada Ahok."

"Saya berharap bahwa Ahok itu diberikan tugas yang memang selama ini menjadi kendala pengembangan Pertamina," ungkap Said Didu dalam acara Talk Show TVOne pada Minggu (24/11/2019).

Menurutnya, kendala paling utama di Pertamina adalah banyaknya mafia-mafia migas.

Termasuk juga mafia-mafia proyek yang menjadi penghambat pengembangan Pertamina.

Said Didu juga menyebutkan, penugasan pemerintah kepada Pertamina yang tidak sesuai undang-undang BUMN juga masuk sebagai penghambat jalannya pengembangan Pertamina.

Lebih lanjut, Said Didu juga menyebutkan tiga indikator utama dalam kinerja Ahok yang harus dipegang.

"Menurut saya, 3 indikator utama, kinerja utama yang sebaiknya diberikan kepada Ahok adalah memberantas mafia migas, mempercepat proses-proses pembangunan kilang di Pertamina, menyelesaikan masalah penugasan pemerintah kepada Pertamina," tuturnya menegaskan.

Ia mengungkapkan hal yang akan dikerjakan Ahok sangatlah berat.

Ahok diharapkan mampu memberantas mafia migas hingga ke akarnya.

"Nah, di sinilah ujian yang berat pada Ahok karena saya paham bahwa mafia migas itu selalu, selama ini ada di kekuasaan dan ada di sekitar kekuasaan," ujarnya.

Said Didu berharap melalui Ahok, Jokowi dan Erick Tohir dapat memberantas adanya mafia yang berkeliaran di sekitar kekuasaan tersebut.

"Mudah-mudahan Presiden dan Menteri BUMN betu-betul memberantas mafia migas dan mafia-mafia penikmat penghambatnya proyek pengembangan Pertamina."

"Itu saya pikir, persyaratan apakah Ahok akan sukses apa tidak sukses."

"Kita tunggu 4 hal yang saya katakan tadi," akhir Said Didu.

Sementara itu, Erick memilih Ahok lantaran dirinya butuh sosok pendobrak di Pertamina.

"Nah, kemarin kenapa kita mau sama orang yang pendobrak. Pendobrak bukan marah-marah. Saya rasa Pak Basuki berbeda."

"Jadi kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target."

"Toh beliau itu Komisaris Utama, kan direksinya yang day to day," jelas Erick pada awak media, mengutio dari KompasTV.

Adapun karier Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum menduduki kursi Komisaris Utama PT Pertamina:

1. 2004 Bergabung dengan partai Perhimpunan Indonesia Baru dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur

2. 2005 Menjabat sebagai Bupati Belitung Timur

3. 2009 Menjadi Anggota DPR RI dari Partai Golkar

4. 2012 Menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

5. 2014 Menjadi gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden RI

6. 2017 Divonis 2 (dua) tahun penjara karena kasus penistaan agama

7. 2019 Dibebaskan dari penjara dan bergabung dengan PDIP

8. 22 November 2019 Menteri BUMN Erick Tohir menyampaikan keputusan penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (*)

(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)