Soal Reuni Akbar 212, MUI Nilai sebagai Hak Berdemokrasi Setiap Warga Negara
Ketua MUI bidang Ukhuwah Islamiyah Marsyudi Syuhud mengungkapkan bahwa adanya Reuni 212 itu adalah hak berdemokrasi.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ukhuwah Islamiyah, Marsudi Syuhud mengungkapkan adanya Reuni 212 adalah hak berdemokrasi setiap warga negara.
Tanggapan Marsudi Syuhud disampaikan dalam acara Kabar Petang yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube tvOneNews, Selasa (26/11/2019).
Marsudi berharap jika memang Reuni 212 tetap akan diadakan pada awal Desember 2019 mendatang, maka harus dilaksanakan secara baik.
Karena, menurutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki budaya yang saling menghormati satu sama lain.
"Jika pun itu akan dilaksanakan, laksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis, bangsa yang punya budaya yang saling menghormati dengan yang lain," ujar Marsudi.
Ia juga mengimbau agar kegiatan Reuni 212 diselenggarakan secara aman dan mengikuti aturan-aturan yang ada.
"Jika pun itu akan terjadi laksanakan dengan aman, nyaman bagi orang lain dan sesuaikan mengikuti aturan-aturan yang ada, demokrasi berjalan dengan baik," terangnya.
Marsudi menilai adanya Reuni 212 diharapkan mampu mendidik bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi yang baik.
Dengan menyampaikan pendapat sesuai keinginan tapi tidak melanggar aturan yang ada.
Tanggapan Haikal Hassan dan Ali Mochtar Ngabalin
Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan mengadakan Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, Senin (2/11/2019) mendatang.
Dalam acara Apa Kabar Indoensia Malam yang kemudian diunggah oleh YouTube Talk Show tvOne, Jumat (22/11/2019), Juru Bicara 212 Haikal Hassan memberikan tanggapannya.
Haikal Hasan menuturkan pihaknya tengah mengupayakan kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia.
Lebih lanjut, Haikal mengatakan anggota 212 berharap Rizieq hadir dalam acara Reuni Akbar 212.