"Apa yang dilakukan Jokowi menurut saya ingin cepat dan instan. Itu tidak bisa," tutur Agus.

Agus memandingkan reformasi birokrasi di level negara dengan tinggat perusahaan.

"Beda reformasi sektor di corporate lebih cepat."

"Karena pengambilan keputusan orang per orang," lanjutnya.

Baca: Cerita Selamatkan 12 Pemancing di Tengah Laut, Ini 7 Fakta Lumba-lumba yang Jarang Diketahui

2. Pelayanan publik yang dikorbankan

Agus menyebut Presiden Jokowi membutuhkan banyak persiapan untuk mereformasi birokrasinya.

Ia menyarankan kepada mantan Wali Kota Solo itu untuk membuat road map.

Dengan harapan rencana menghapus eselon III dan IV tidak dilakukan secara instan.

Sehingga pelayanan publik tidak menjadi korban.

"Butuh apa yang saya sebut road map atau blue print.

"Itu harus dilakukan dengan jeli. Tidak bisa dilakukan secepat itu" katanya.

3. SDM yang belum merata

Presiden Jokowi tidak hanya berfokus kepada penghapusan jabatan eselon III dan IV namun juga pemerataan sumber daya manusia (SDM).

Agus melihat masih ada masalah menumpuknya SDM di beberapa kementerian, sedangkan di kementerian lainya masih kurang.

"Ada beberapa SDM mesti ditaruh ke tempat lain biar ekosistem kerja berjalan baik"

"Ada kementerian sangat kegemuk ada kementerian yang kurang" ucap Agus.

4. Asas prioritas

Agus melihat kebijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV tidak bisa dipukul rata ke seluruh kementerian.

Menurutnya, reformasi birokrasi harus berdasarkan asas prioritas dan sesuai kebutuhan masyarakat paling mendesak.

"Tidak bisa semua, harus prioritas"

"Kalau mau reformasi di sektor keuangan dulu, harus fokus," jelasnya.

(*)

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)