Arif menuturkan, pemerintah perlu menjelaskan maksud dari kebijakannya itu jika memang akan diterapkan.

"Eselon III dan IV ini kan sifatnya teknis administrasi, kalau memang itu menjadi keseriusan dari pemerintah, ini yang akan kita minta penjelasan dari pemerintah," imbuhnya.

Arif Wibowo juga mengatakan, kebijakan tersebut menyangkut dengan visi Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi.

Sehingga ke depannya, dengan memangkas pegawai eselon III dan IV itu sebagai upaya menggencarkan reformasi birokrasi.

"Kalau yang disampaikan Pak Jokowi dari apa yang disampaikan oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo, bahwa memang dengan visi presiden ke depan, reformasi birokrasi akan digencarkan," ujar Arif.

Menurutnya, kebijakan untuk memangkas pejabat eselon III dan IV itu akan dilakukan Jokowi secara bertahap.

"Salah satu yang penting adalah memangkas untuk jabatan-jabatan eselon III dan IV, tetapi secara bertahap," jelas Arif.

Arif menuturkan, kebijakan dari Presiden Jokowi itu akan menyangkut kepentingan banyak orang, sehingga tidak mudah untuk melakukan kebijakan tersebut.

"Karena ini menyangkut nasib banyak orang, tidak bisa serta merta seperti membalik telapak tangan," kata dia.

Menurut Arif, saat ini Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan kepegawaian.

Sehingga permasalahan yang ada itu, harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Kita juga masih banyak masalah yang menyangkut kepegawaian, yang harus diselesaikan masalah tenaga honorer misalnya," imbuhnya.

Menurutnya, selain permasalahan kepegawaian, reformasi birokrasi juga harus tetap dijalankan.

Selain itu, pelayanan publik juga perlu ditingkatkan, dan proses dari pelayanan publik itu harus dilakukan dengan mudah.

"Pada satu sisi reformasi birokrasi harus jalan, pelayanan publik meningkat, proses harus disederhanakan," ujar Arif.

"Di sisi lain ada masalah yang terkait dengan kepegawaian kita yang harus diatasi, supaya tidak menjadi beban sosial dan politik di kemudian hari," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)