TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) memberikan sambutan lewat sebuah video di acara Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Senin (2/12/2019).

Dalam video yang ditayangkan di samping panggung utama reuni akbar 212 ini, Rizieq menyatakan dirinya dicekal oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak dapat menghadiri acara tersebut.

Rizieq pun merasa pencekalan dirinya merupakan bentuk pengasingan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

"Karena saya masih dicekal oleh Pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan Pemerintah Indonesia," kata Rizieq dilansir dari Kompas.com, Senin (2/12/2019).

Ia juga membeberkan pernyataan Duta Besar Arab yang lama maupun yang baru yang semakin meyakinkan pencekalan dirinya.

"Apa yang sudah dikatakan Duta Besar Arab Saudi yang lama, yaitu Syekh Osama Al Shuaibi, beliau menyatakan bahwa Saudi setiap saat siap untuk memberikan saya pulang ke Indonesia, akan tetapi saya perlu menanyakan tentang sikap Pemerintah Indonesia dahulu," ucap Rizieq.

Selain itu, kata Rizieq, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yang baru, Esam A Abid Athagafi mengungkapkan bahwa tengah ada negosiasi antara Arab Saudi dan Indonesia mengenai dirinya.

Dua pernyataan tersebut bagi Rizieq cukup menjadi bukti pengasingannya.

"Pengakuan dari dua duta besar tersebut sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa pencekalan yang terjadi pada saya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengasingan oleh rezim penguasa Indonesia saat ini," tutur Rizieq.

Sementara itu, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyatakan, PA 212 akan kembali turun ke jalan apabila Rizieq tak kunjung dipulangkan ke Indonesia.

Slamet Maarif mengungkapkan, hal itu dilakukan sesuai dengan amanat Rizieq kepada PA 212.

"Ya kalau proses hukum ini tidak berjalan, tadi amanat imam besar, kita akan turun lagi aksi bela Islam kembali ke jalan," tuturnya dilansir dari sumber yang sama.

Ia mengaku, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memulangkan Rizieq.

Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya mendatangi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), audiensi dengan Departemen Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, dan bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi.