TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memunculkan wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Dilansir Kompas.com, Nadiem menyebut penghapusan UN akan direalisasikan setelah 2020.

Rencana tersebut pertama kali disampaikan Nadiem saat mengadakan rapat bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Staf Khusus Mendikbud, serta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menilai, kali ini penghapusan UN sangat mungkin untuk direalisasikan.

Darmaningtyas mengatakan, sebelumnya, wacana penghapusan UN tidak terealisasikan karena tak disetujui oleh Jusuf Kalla (JK), yang pada saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden.

"Menteri yang kemarin (Mendikbud sebelum Nadiem) sudah mau menghapus, tapi kan Pak JK keberatan," ungkapnya, Minggu (1/12/2019), seperti yang diberitakan Kompas.com.

"Sekarang kan Pak JK sudah enggak ada (tidak menjabat), jadi saya kira harus sudah punya keberanian untuk menghapus," lanjutnya.

Menurut Darmaningtyas, terealisasinya penghapusan UN sangat bergantung pada keberanian menteri yang menjabat.

Selain itu, juga diperlukan izin dari pemimpin negara sebagai atasannya.

"Tergantung menterinya, kalau menterinya sudah, bawahan kan akan manut. Yang paling penting ya menteri sama atasan menteri," ujarnya.

Darmaningtyas juga menyampaikan, saat ini keberadaan UN sudah tidak relevan lagi.

Pasalnya, kini sistem penerimaan murid baru menerapkan sistem zonasi.

Melalui sistem zonasi, tinggi-rendahnya menjadi penilaian kedua setelah memastikan jarak rumah calon siswa baru ke sekolah.

"Karena kalau memang penerimaan murid baru berdasarkan zonasi, ya Ujian Nasional sudah enggak perlu," kata Darmaningtyas.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan tak perlu ada pengganti UN.

"Ya enggak perlu ada pengganti, kan penerimaan murid baru berdasarkan zonasi kok. Untuk apa UN," kata dia.

Anggota Komisi X DPR Sebut Sambut Baik Wacana Penghapusan UN

Menanggapi hal tersebut, dilansir Kompas TV, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019).

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) secara menyeluruh.

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi pendidikan hingga kemampuan guru. 

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri."

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.

Melihat ketimpangan tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," kata dia.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama, bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak."

"Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya.

Alasan Nadiem Makarim Menghapus Ujian Nasional

Dikutip dari Kompas.com, terkait wacana penghapusan UN, Nadiem Makarim menyebut rencana tersebut lahir dari banyaknya aspirasi yang menginginkan menghindari dampak negatif UN.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat."

"Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Nadiem mencontohkan, adanya peningkatan stres saat siswa mempersiapkan UN.

Selain itu, UN juga menimbulkan rasa khawatir berlebihan pada siswa, saat mata pelajaran yang diujikan bukan bidangnya.

Nadiem pun menjelaskan, kebijakan yang akan dilakukan tidak sekadar menghapus UN saja.

Menurutnya, juga akan ada perbaikan sistem kelulusan bagi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa."

"Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.

Sebelumnya, Nadiem menegaskan kebijakan penghapusan UN baru akan direalisasikan setelah 2020.

Nadiem memastikan UN 2020 akan tetap dilaksanakan.

"Yang sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN."

"Itu kan sudah kami umumkan, biar tenang bagi yang sudah belajar dan sebagainya," jelas Nadiem.

Nadiem juga menyampaikan, saat ini rencana penghapusan UN masih dikaji dan dievaluasi.

"Masih dikaji, baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Luthfia Ayu Azanella/Dian Erika Nugraheny)