TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan Front Pembela Islam (FPI) memilih kata kontroversial dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Diketahui, FPI tidak bisa memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) karena ada kata Khilafah dalam pasal 6.

Kata Khilafah itu hingga kini masih menimbulkan polemik, hingga Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), meminta kelompok pendukung khilafah untuk datang ke DPR.

Sehingga untuk mempermudah perpanjangan SKT FPI, Ismail Hasani menyarankan untuk memilih kata yang tidak kontroversial.

"Mungkin temen-temen FPI, pilihlah kata-kata yang tidak kontroversial," saran Ismail Hasani di Studio Menara Kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Ismail juga memberi saran FPI untuk membentuk organisasi bernama AAI.

Mengingat sebelumnya FPI menyebut kata Khilafah tersebut, bertujuan untuk mendorong Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

"Kalau tujuannya untuk membangun aliansi internasional Islam, bisa saja bikin organisasi AAI misalnya," kata Ismail.

Ia menyebut SKT FPI bukan menjadi permasalahan utama.

"SKT ini bukan isu utama sebenarnya, karena tanpa SKT, setiap orang bisa bebas berserikat berkumpul," ujarnya.

"Kecuali FPI hendak mengakses dana negara, karena itu dia perlu SKT," lanjut Ismail.

Ismail menjelaskan, pemerintah akan memberi bantuan jika organisasi masyarakat (ormas) mempunyai SKT.

"Karena negara memberi ormas uang, perlu memverifikasi, apa tujuannya," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua FPI bidang Penegakan Khilafah, Awit Masyhuri menjelaskan arti Khilafah bertujuan untuk mendorong kinerja dari OKI.