Respons Sejumlah Tokoh Sikapi Keputusan Erick Thohir yang Berhentikan Direktur Garuda Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Ari Askhara
Penulis: Sinatrya Tyas Puspita
Editor: Daryono
"Kita akan membuat suatu bahasan-bahasan yang lebih detail dengan tim, seperti apa untuk menyongsong atau menanggulangi masalah itu," imbuhnya.
3. Saleh Partaonan Daulay - Wakil Ketua PAN DPR RI
Wakil Ketua fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Ari Askhara.
Menurut Saleh, keputusan Erick merupakan langkah populis di awal kepemimpinan.
"Langkah taktis dan cepat Erick Thohir dalam mencopot Dirut Garuda perlu diapresiasi dan didukung. Diharapkan, langkah ini bukan hanya langkah populis di awal periode. Tapi, sangat diperlukan untuk dilanjutkan pada masa berikutnya," kata Saleh Jumat (6/12/2019) seperti dikutip TribunJakarta.
Saleh mengatakan tindakan yang diambil Erick diharapkan akan menjadi peringatan bagi para pimpinan BUMN lainnya.
BUMN haruslah menjadi perusahaan publik yang mendapatkan keuntungan untuk dipergunakan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
Amanah yang diemban oleh pejabat BUMN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
"Dari kasus ini, kelihatan ada sesuatu yang salah di sana. Garuda itu seakan milik dirutnya. Karena itu, dia bisa dengan mudah menitipkan barang melintasi batas negara dan benua," ujarnya.
Lebih lanjut, Saleh berharap Erick mampu melakukan reformasi substantif dan fundamental di BUMN.
Ia yakin, langkah tegas yang ditunjukkan Erick memberikan harapan cerah bagi BUMN di masa mendatang.
"BUMN harus menjadi perusahaan yang sehat. Tidak boleh jadi beban negara. Sebaliknya, BUMN harus menjadi salah satu sumber terbesar pemasukan keuangan negara setelah pajak," ucapnya.
"Saya yakin pak Erick mampu melaksanakan hal itu. Pengalamannya memimpin berbagai perusahaan sebelum ini adalah modal utamanya. Perusahaan swasta saja bisa untung, apalagi perusahaan negara yang dimodali dari dana APBN," imbuhnya.
4. Boni Hargens - Pengamat Politik