TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Zulfan Lindan memberikan tanggapannya dalam wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dalam program Aiman Kompas TV, ditanya mengenai kemungkinan Presiden Jokowi akan menang ketika dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ia berujar akan melihat untung ruginya.

 Menurutnya, kemungkinan untung atau rugi tersebut akan dipertimbangkan oleh Partai Nasdem.

"Kita lihat nanti apa untung ruginya dalam studi kita nanti," ujar Zulfan Lindan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).

Ia mengatakan jika pemilihan melalui MPR, maka akan menguntungkan negara.

"Kalau kita lihat lewat MPR memang menguntungkan," katanya.

"Bukan menguntungkan partai atau Pak Jokowi, tapi negara," jelas politisi Partai Nasdem ini.

Sehingga dibutuhkan peran partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, yang mendukung wacana masa jabatan presiden tiga periode ini.

Menurutnya, ketika MPR bisa memutuskan pemilihan presiden nanti, dibutuhkan kerja keras dari partai pendukung.

"Inilah peran partai-partai pendukung Jokowi, ketika nanti kita diputuskan lewat MPR, ini kerja keras, tidak hanya mengusulkan," katanya.

Zulfan Lindan membenarkan, Partai Nasdem pernah memberi usulan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Menurut Zulfan Lindan, ada aspirasi yang berkembang dari Partai Nasdem mengenai masa jabatan presiden, yang sebelumnya dua periode menjadi tiga periode.

"Ada aspirasi yang berkembang, bagaimana kita mengusulkan Pak Jokowi 3 periode," ujar Zulfan Lindan.

Usulan tersebut menurut Zulfan karena Jokowi sudah dianggap berhasil dalam kepemimpinan di periode sebelumnya.

"Dasarnya keberhasilan, figur Pak Jokowi dianggap berhasil dalam kepemimpinannya," jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan, rakyat melihat Jokowi telah berhasil dalam membangun infrastruktur.

"Mungkin rakyat kan sederhana pemikirannya, dari insfrastruktur kan," katanya.

"Itu kan tergantung politik rakyat menilai, saat perjalanan satu pemerintah dalam berjalannya periode-periode itu," lanjut Zulfan.

Ditanya mengenai potensi money politics ketika presiden dipilih oleh MPR, Zulfan berujar money politik bisa terjadi kapan saja.

Ia menyampaikan, politik uang bisa saja terjadi dengan sistem apapun.

"Kalau bicara money politics, itu bagaimana pun sistemnya bisa terjadi," ujarnya.

"Oleh karena itu, sekarang bagaimana kita menjaga, meminimalisir," jelas Zulfan Lindan.

Politisi Nasdem ini mengungkapkan, praktik politik uang bisa dicegah.

Sehingga dibutuhkan pemimpinan partai yang memiliki integritas.

"Caranya pimpinan partai ini harus mempunyai integritas, sehingga tidak bisa dibayar," ungkapnya.

Ia kemudian mencontohkan Partai Nasdem yang tidak mengambil mahar dalam pencalonan kepala daerah.

"Nasdem misalnya dalam sistem pencalonan kepala daerah, kita tidak mengambil mahar," katanya.

"Ini bisa jadi model untuk partai-partai lain," lanjut Zulfan Lindan.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR yang juga ketua umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menyatakan, dua kali lima tahun adalah durasi maksimal dari masa jabatan Presiden Indonesia.

Menurutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak sampai kepada perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia menegaskan jika cukup waktu dua kali lima tahun untuk masa jabatan presiden.

"Sekali lagi ini adalah penyempurnaan terbatas, jadi tidak sampai kepada perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Syarief, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (22/11/2019).

"Saya pikir sudah cukup, cukup dua kali lima tahun," lanjutnya.

Mengenai apakah wacana tersebut akan dibahas oleh anggota MPR atau tidak, Syarief menilai belum ada pemikiran untuk membahasnya.

"Belum ada pemikiran sampai sejauh itu," jelasnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)