TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa program kartu prakerja bukanlah upaya pemerintah untuk menggaji para pengangguran.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik "Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial" di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Jokowi menilai, saat ini timbul persepsi yang salah di masyarakat mengenai program kartu prakerja.

"Terkait implementasi kartu prakerja, saya ingin menegaskan lagi bahwa program ini bukan menggaji pengangguran, sekali lagi bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran, tidak, itu keliru," tegasnya, dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan kartu prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang membutuhkan.

Program ini juga menyasar kepada para pekerja aktif dan para pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Jadi kartu prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam pendidikan formal. Atau juga untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi," jelasnya.

Dalam hal ini, Jokowi menyebutkan fokus pemerintah dalam kartu prakerja ada dua yang ingin dicapai.

Selain untuk menyerap tenaga kerja, pemerintah hendak meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pekerja.

"Jadi fokus pemerintah dalam kartu prakerja ada dua, yang pertama mempersiapkan angkatan kerja dan terserap untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua meningkatkan para pekerja dan korban PHK melalui reskilling dan upskilling agar semakin produktif dan berdaya saing," ungkapnya.

Oleh sebab itu, melalui ratas tersebut Jokowi ingin mendapatkan laporan dari jajarannya mengenai persiapan detail dan implementasi program kartu prakerja.

Selain soal pembentukan project management office (PMO), Jokowi juga ingin mengetahui kesiapan platform digital serta alur dan proses bisnisnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan dalam kesiapan lembaga pelatihan dan rancangan skema pencairan dana untuk pembayarannya.

Sementara itu, terkait dengan program perlindungan sosial, Jokowi menjelaskan bahwa pada APBN Tahun 2020 pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk JKN sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan.

Kemudian untuk Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta keluarga, dan untuk Bantuan Pangan Nontunai 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako.

"Kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp1,32 juta per keluarga per tahun, menjadi Rp1,8 juta per keluarga per tahun, untuk itu ini perlu juga dilihat progress-nya seperti apa," katanya.

Di samping itu, bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemerintah juga menyiapkan alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk yang berpretasi.

Alokasi KIP untuk kuliah, termasuk lanjutan Bidik Misi bagi kurang lebih 818 ribu mahasiswa penerima.

Presiden Jokowi pun meminta semua program segera dilaksanakan oleh jajarannya.

"Saya minta semua program yang tadi saya sebutkan, baik kartu prakerja, baik JKN-KIS, baik PKH, baik Bantuan Pangan Nontunai ini segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya dan yang paling penting penyaluran kartu itu betul-betul tepat sasaran," tandasnya.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)