TRIBUNNEWS.COM - Mantan anggota Komisi I DPR RI, Ali Mochtar Ngabalin menanggapi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menolak Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Sebelumnya diketahui ICW menolak siapapun yang ditunjuk Presiden joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pengawas KPK.

ICW menilai Dewan Pengawas KPK tidak dapat memperkuat antikorupsi di Indonesia.

"Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Dewan Pengawas KPK tidak akan mengurangi sedikit pun penilaian kami bahwa Presiden tak memahami bagaimana cara memperkuat KPK dan memang berniat untuk menghancurkannya," kata Kurnia, Rabu (18/12/2019), dilansir Kompas.com.

Kurnia menegaskan, ICW tetap bersikukuh menolak konsep Dewan Pengawas KPK secara keseluruhan.

Alasannya, karena secara teori KPK masuk ke dalam rumpun lembaga negara independen yang tak mengenal konsep dewan pengawas.

Menyikapi penolakan ICW, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, timbulnya keraguan yang ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK sangat penting.

"Ragu itu penting. Kalau ada orang yang memberikan satu pertanyaan yang ragu itu penting. NGO itu penting karena dia menjadi organisasi Non Goverment yang harus mengontrol juga representatif masyarakat," ungkap Ali Ngabalin dilansir Youtube Metronews pada Kamis (19/12/2019).

Menurutnya para pejabat yang ada di lingkungan Istana, pemerintahan, dan di sekitar Jokowi harus terus berhati-hati.

Sebab yang dibawa adalah urusan negara dan pemerintah.

"Dan kepada Bapak Presiden pun kita bisa mengingatkan, kasih tahu," ujarnya.

Ia mengungkapkan Presiden sangat menaruh kepercayaan dalam menentukan kelima anggota Dewan Pengawas KPK.

Ali Ngabalin mengatakan sering bertemu dengan pihak ICW.

"Kita sering ketemu dan saya bilang, 'Anda sekeras apa pun pasti kita akan hadapi'. Hadapi untuk apa? Untuk terus menjadi kontrol bagi kami dalam rangka menjalankan tugas-tugas kepemerintahan ini untuk kepentingan melayani rakyat Indonesia," kata Ali Ngabalin.