TRIBUNNEWS.COM- Konflik terjadi di internal Partai Hanura yang melibatkan kubu Wiranto dan kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

Mantan Menko Polhukam Wiranto bahkan mengakui melakukan rekayasa pemilihan OSO pada tahun 2016.

Wiranto menyebut, saat itu dirinya membuat aklamasi pemilihan OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Hanura baru saja menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Hanura pada 17 Desember s.d 19 Desemeber 2019.

Dalam Munas tersebut, Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina mengaku tak diundang.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura tersebut justru mengaku heran.

"Lazimnya munas itu, ketua dewan pembina diundang ya kan. Ini yang mendirikan partai, yang menyerahkan partai untuk dikelola, Munas kok enggak diundang? Ini kan aneh ya," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019), katanya dikutip dari Kompas.com.

Namun, Wiranto menyebut bahwa kemungkinan dirinya tak diundang lantaran mengacu pada AD/ART hasil Munas Hanura di Solo pada 2015.

Hasil Munas menyatakan bahwa tidak ada jabatan Ketua Dewan Pembina.

"Katanya berdasarkan AD/ART tatkala Munas di Solo tahun 2015 yang lalu. Di sana, dalam struktur organisasi hasil AD/ART, enggak ada Ketua Dewan Pembina, sehingga saya katanya saya engga perlu diundang," katanya.

Kemungkinan tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP Partau Hanura Benny Ramdhani.

"Pak Wiranto tidak pada posisi sebagai Dewan Pembina Hanura di kepengusan baru yang disahkan Menkumham," kata Benny di kantor DPP Partai Hanura, Senin (16/12/2019).

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanur Inas Nasrullah Zubir mengatakan, Wiranto menggunakan partai tersebtu sebagai kendaraan politik.

Hal tersebut dinilai dari kesediaan Wiranto menerima tawaran Jokowi menjabat sebagai Wantimpres.