TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut klaim China atas Laut Natuna untuk mengetes menteri di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam acara Kabar Petang yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews, Minggu (5/1/2020), Hikmahanto menyebut ada empat cara yang harus dilakukan Indonesia untuk melindungi nelayan di Natuna.

Pertama, menurut Hikmahanto saat ini China sedang mengetes menteri dalam kabinet baru Presiden Jokowi, apakah menteri baru ini kuat atau tidak.

"Sekarang ini China sedang mengetes muka-muka baru di kabinet," ujar Hikmahanto.

"Apakah mereka kuat seperti Pak Jokowi ketika dulu 2016, harapan mereka (China) tidak kuat," tambahnya.

Oleh sebab itu, Hikmahanto mengkritisi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang mengatakan kita harus sabar dan cool menghadapi China.

"Makanya saya agak kritisi ketika Pak Menhan mengatakan kita sabar, cool down dan lain sebagainya, jangan!" terangnya.

"Harusnya Pak Menhan bilang, 'Kami akan hadir di Natuna, kami akan lakukan rapat di sana, itu pertama yang harus dilakukan," tambahnya.

Kedua, yang harus dilakukan adalah dengan menguasai Natuna secara efektif.

"Dikuasai secara efektif dengan nelayan-nelayan kita diminta untuk dari Pantura memancing ke Natuna," ungkapnya.

Ketiga, melindungi dan mengawal nelayan kita dari coast guard China.

"Dikawal dan dilindungi kalau misalnya ada coast guard China yang akan mengusir mereka (nelayang)," paparnya.

Keempat, Hikmahanto menyebut jangan pernah berunding dan bertemu dengan pihak China.

Sebab, dengan berunding itu artinya Indonesia mengakui sembilan garis putus atau nine dash line China.