Pakar Hukum Internasional Sebut Klaim China atas Natuna untuk Mengetes Menteri Baru Jokowi
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengungkapkan klaim China untuk mengetes menteri di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Wulan Kurnia Putri
"Jangan pernah berunding, jangan pernah bertemu karena apa, berarti itu kita mau mengakui nine dash line," katanya.
Indonesia harus bersikukuh untuk tidak mengakui sembilan garis putus tersebut, karena Filiphina, Vietnman serta Malaysia pun tak mengakuinya.
Jadi Tempat Favorit Kapal Asing Masuk, Ini Potensi Menggiurkan yang Dimiliki Laut Natuna
Kabar mengenai pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Natuna akhir-akhir ini menjadi sorotan.
Kondisi terbaru, tiga kapal Vietnam dan beberapa kapal China terpantau sedang melakukan aktivitas di Laut Natuna.
Tak hanya itu, China bahkan mengklaim perairan Natuna sebagai miliknya.
Dasar yang dipakai China untuk mengklaim Perairan Natuna yang masuk wilayah Laut Cina Selatan adalah sembilan garis putus atau nine dash line.
Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Sementara itu, Pemerintah Indoensia menegaskan, tidak akan pernah mengakui nine dash atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China.
Maraknya kapal asing yang beraktivitas di Natuna tidak lepas dari potensi yang terkandung di Perairan Natuna tersebut.
Berikut adalah potensi yang dimiliki Perairan Natuna:
Sektor Perikanan
Dikutip dari kkp.go.id, potensi sumber daya ikan Laut Natuna adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun, atau sekira hampir 50 persen dari potensi WPP 711.
Jumlah tersebut berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan da perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh KKP pada tahun 2011.
