TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya, kini ada perusahaan asuransi milik negara yang juga dicurigai tengah digerogoti korupsi.

PT ASABRI (Persero) diduga digerogoti oleh korupsi senilai Rp 10 triliun. Asabri merupakan Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan. 

Dugaan korupsi telah berembus sejak Jumat (10/1/2020). Sejumlah tokoh dan instansi pun memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut.

Berikut respons mereka:

Kecurigaan Mahfud MD

Kecurigaan ini berawal dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang mendengar adanya dugaan korupsi senilai Rp 10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (10/1/2020).

Baca: Ditanya Soal Siapa yang Terlibat dalam Kasus Dugaan Korupsi ASABRI, Mahfud MD: Tak Usah Berspekulasi

Bahkan Mahfud mengatakan korupsi di BUMN yang berdiri sejak 1 Agustus 1971 ini sudah pernah terjadi sebelumnya saat ia menjabat Menteri Pertahanan era kepemimpinan Presiden Gus Dur.

Jika memang benar adanya kasus korupsi di Asabri, Mahfud mengatakan, akan membawa permasalahan ini ke meja hukum.

Asabri yang juga menjadi wadah asuransi bagi para prajurit dan anggota dengan jabatan kecil menurut Mahfud sangat tidak pantas jika ada korupsi di dalamnya.

"Tidak boleh berkorupsi untuk orang-orang kecil, untuk prajurit, tentara yang bekerja mati-matian. Meninggalkan tempat lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan, itu kan haknya prajurit," ungkap Mahfud.

Tanggapan Erick Thohir

Di sisi lain, Menteri BUMN, Erick Thohir belum bisa berbicara banyak atas dugaan kasus korupsi di tubuh Asabri sebagaimana disampaikan oleh Mahfud MD.

Termasuk soal portofolio saham PT Asabri yang menurun hingga 90 persen.