Namun, apabila Jokowi mempersiapkan infrastruktur politik untuk menopang anggota keluarganya yang maju Pilkada, maka memungkinkan munculnya persepsi penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara, Jokowi dinilai tidak akan membiarkan anggota keluarganya berjuang sendirian.

"Inilah buah simalakamanya, jika Jokowi mempersiapkan infrastruktur politik dan penopang lain untuk membangun dinasti politiknya, maka Jokowi akan distempel menyalahgunakan kekuasaan," kata Pangi.

Tanggapan Istana soal Dinasti Politik

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, majunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution pada Pilkada 2020 bukan dalam rangka Presiden Joko Widodo membangun dinasti politik.

Menurut Moeldoko, kedua anggota keluarga Jokowi itu hanya menjalankan hak politiknya sebagai warga negara.

"Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti yang diberitakan Kompas.com, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi mempunya hak untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020.

Begitu juga Bobby sang menantu Jokowi yang mempunyai hak untuk bertarung di pemilihan wali kota Medan.

"Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan (Gibran dan Bobby), hak politiknya dicabut, enggak?" kata Moeldoko.

"Rule-nya adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu enggak boleh. Tapi kan ini semua orang punya hak politik yang sama," ucap dia.

Mantan Panglima TNI ini lantas menegaskan, meski keduanya merupakan anggota keluarga Jokowi, pihak Istana tak akan memberikan intervensi apa pun dalam kompetisi pilkada yang mereka ikuti.

"Istana tidak ikut campur, itu kan balik lagi hak politik seseorang. Terserah," ujar dia.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Ihsanuddin)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana: Jangan Anggap Dinasti Politik"