Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Status kasus Sunda Empire saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Dalam waktu dekat, penyidik Polda Jabar bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya dan pasal yang akan diterapkan dalam kasus tersebut.

"Dalam menentukan tindak lanjut Sunda Empire, Polda Jabar kerja secara komprehensif telah memeriksa 11 saksi," ujar Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Asep‎ Adi Saputra di Humas Mabes Polri, Selasa (28/1/2019).

Baca: Helmy Yahya: Tidak Benar Program TVRI Didominasi Program Asing

11 ‎saksi yang diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar yakni orang-orang yang mengetahui kegiatan Sunda Empire.

Termasuk orang-orang yang tempatnya digunakan untuk deklarasi Sunda Empire.

Tidak hanya itu, penyidik juga meminta keterangan ahli mulai dari ahli bahasa, pidana, sejarah dan sosiologi.

Baca: Mabes Polri: Pemulangan Kompol Rosa ke Polri Masih Dikaji

Hal tersebut dirasa penting agar penyidik bisa menyimpulkan secara menyeluruh langkah yang akan diambil selanjutnya.

"Hari ini atau besok akan dilakukan gelar perkara oleh Polda Jabar. Lalu kami sampaikan kesimpulan akhir tentu keterangan ahli dan saksi. Sehingga dalam waktu dekat ada kabar terkini atas kasus ini," tambahnya.

Diketahui hari ini, Selasa (28/1/2020) penyidik memeriksa petinggi Sunda Empire, Narsi Banks setelah status kemunculan Sunda Empire naik ke tahap penyidikan.

Baca: Mabes Polri: Pemulangan Kompol Rosa ke Polri Masih Dikaji

Sebelum Narsi Bank, sejumlah saksi lainnya pernah pula diperiksa seperti anggota Sunda Empire inisial A, staf Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan lainnya.

Polda Jabar sendiri telah membuat penyelidikan laporan model A.

Laporan ini merupakan laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.

Sunda Empire ultimatum Jokowi

Sunda Empire mengancam, semua negara di dunia harus daftar ulang kepada mereka.

Hal itu disampaikan secara terbuka oleh Gubernur Jenderal Pasifik Sunda Empire, Renny Khairani, dikutip dari tayangan tvOneNews, (24/1/2020).

Dalam tayangan Renny Khairani, salah satu petinggi Sunda Empire itu menyebutkan daftar ulang seluruh negara dilakukan ke Sunda Empire.

Menurut Sunda Empire, daftar ulang itu harus dilakukan lantaran masa pemerintahan di dunia akan habis pada Agustus 2020 mendatang.

Hal senada juga disampaikan petinggi Sunda Empire dalam rekaman amatir yang viral sebelumnya.

Dia menambahkan, masa pemerintahan di dunia, akan dikosongkan dan kekuasaan akan berpindah kepada Sunda Empire.

Mereka sebut melakukan hal itu untuk menyambut kesejahteraan dunia kelak, termasuk Indonesia, katanya, harus ikut daftar ulang.

Jika Indonesia dan negara lainnya tak daftar ulang, Sunda Empire mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi.

Kata Renny, pihaknya akan menutup seluruh akses bantuan.

Jika negara-negara di dunia tidak daftar ulang termasuk Indonesia, maka Sunda Empire akan menerbitkan ultimatum.

"Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup. Ya akan ditutup, termasuk Indonesia," ujar Renny Khairani.

Saat ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Menurut Renny Khairani, apabila Jokowi juga tidak mendaftar ulang kepada Sunda Empire, maka masa pemerintahannya akan berakhir.

"Walaupun sekarang masa pemerintahan Jokowi belum habis, pada saat bulan Agustus 2020 itu suka atau tidak suka pemerintahan akan habis (bila tak daftar ulang)," ujar Renny.

Lebih lanjut Renny mengatakan, selain daftar ulang setiap negara pun harus membuat laporan pertanggungjawaban, berikut membayar pajak.

Jokowi menolak berkomentar

Jokowi memilih tidak berkomentar terkait ultimatum yang dikeluarkan para petinggi Sunda Empire ini.

Jokowi tengah bergiat menghadapi resesi ekonomi global.

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi bahkan mengumpulkan jajaran menterinya, Rabu (30/10/2019) untuk membahas resesi ekonomi.

"Ekonomi global dalam lima tahun ini dan perkiraan-perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, bahkan banyak yang sampaikan menuju ke sebuah resesi," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku telah melihat prediksi adanya resesi ekonomi global lebih sulit di masa mendatang.

Karena itu ia menilai sudah sepatutnya pemerintahan keseluruhan antipatif.

Pemerintahan melalui kementerian maupun lembaga melakukan peningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor.

Selain itu, Indonesia pun menggenjot dan menarik investor untuk menaruh modal di Indonesia.

"Artinya ekspor dan investasi, peningkatan keduanya ini menjadi kunci dalam kegiatan kita di bidang ekonomi," ujar Jokowi.

Untuk memacu itu Jokowi melihat diperlukan pemangkasan berbagai regulasi yang selama ini menjadi penghambat.

Di mana hal itu juga diperlukan pemerintah tengah merancang Omnibus Law.

Omnibus Law adalah sebuah UU yang dapat membatalkan UU atau peraturan lain.

"Regulasi-regulai di bidang perekonomian yang menghambat investasi dan ekspor, dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah kita rencanakan mengenai penerbitan Omnibus Law sudah mulai bulan lalu, ada 74 undang-undang (penghambat)," kata Jokowi.

Sunda Empire di Aceh

Sunda Empire ternyata bukan hanya berada di Jawa Barat. Keberadaan Sunda Empire juga telah diketahui menyebar di Lhoseumawe, Aceh.

Sunda Empire di Aceh pun menyatakan hal serupa, bahwa kelompoknya adalah warisan kekaisaran matahari yang berkuasa seluas bumi.

Kini kemunculan Sunda Empire di Aceh itu pun sedang didalami kepolisian.

Dikutip dari Serambinews.com, polisi mengatakan telah mengetahui keberadaan Sunda Empire di wilayah Aceh, dan telah mengantongi nama-nama para anggotanya.

"Nah ini akan kita tindaklanjuti, kita akan telusuri," ujar Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Ahzan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Ahzan mengatakan anggota Sunda Empire di Aceh sudah mencapai puluhan orang.

"Informasi dari masyarakat, acara mereka ada puluhan orang," ungkap Ahzan.

Meski begitu Ahzan menyebutkan pihaknya masih terus mendalami keberadaan kelompok tersebut.

"Tapi kita belum tahu, anggota yang sudah mereka rekrut, tapi yang jelas menurut informasi yang kita terima ada puluhan orang yang hadir di acara tersebut," ucapnya.