Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Omnibus Law

Rafly Harun Sebut Jangan Sampai Omnibus Law Untuk Ciptakan 'Monster' Baru Kekuasan

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengingatkan pemerintah bahwa jangan sampai adanya omnibus law dapat menciptakan 'monster' baru kekuasaan

Rafly Harun Sebut Jangan Sampai Omnibus Law Untuk Ciptakan 'Monster' Baru Kekuasan
YouTube Talk Show tvOne
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun 

"Tetapi tentu bukan menciptakan monster baru kekuasaan," tegasnya.

Sebab menurutnya, dalam omnibus law ini pemerintah pusat telah diberikan kewenangan yang luar biasa.

"Seperti kewenangan membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden, itukan bertabrakan dengan konstitusi," ungkapnya.

Baca: Draf Omnibus Law, Pemerintah Bisa Ubah UU dengan PP, Mahfud MD Duga Salah Ketik: Nanti Saya Cek!

"Kewenangan membatalkan undang-undang dengan Peraturan Pemerintah juga tidak sesuai dengan konstitusi," imbuhnya.

Selain itu, pakar hukum tata negara ini juga menilai pembuatan omnibus law lebih condong melihat segala sesuatunya dari kacamata pemerintah pusat.

"Lalu kemudian perspektifnya itu terlalu pemerintah pusat center," jelasnya.

Melihat hal ini, Refly mengaku omnibus law ini tidak sesuai dengan yang diharapkannya.

"Padahal yang saya bayangkan adalah undang-undang ini betul-betul memapas penyakit dari segla birokrasi dan kemudian bisa membunuh wabah-wabah korupsi," jelasnya.

"Namun yang terjadi justru tidak begitu, justru penumpukan kekuasaan di pemerintah pusat," imbuhnya.

"Nah ini yang saya khawatirkan," kata Refly.

Halaman
1234
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas