Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Aktivitas Seks Sadisme dan Masokhisme 'BDSM' Dilarang dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga

Aktivitas seks sadisme dan masokhisme atau biasa dikenal dengan Bodage and Disipline, Sadishm and Masochism (BDSM) dilarang.

Aktivitas Seks Sadisme dan Masokhisme 'BDSM' Dilarang dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga
Oik Yusuf/ KOMPAS.com
Sejumlah pernik terkait sadomasokisme. Ada juga novel 50 Shades of Grey yang berkisar soal tema sejenis 

Munculnya polemik RUU Ketahanan Keluarga ini bermula setelah DPR dan pemerintah menyepakati program legislasi (prolegnas prioritas) 2020.

Diberitakan sebelumnya, ada 50 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Di antaranya RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Empat RU Omnibus Law juga termasuk dalam prolegnas prioritas 2020.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Ruang Riung Bandung menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/9/2019). Dalam aksinya, mereka menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) karena sarat dengan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama, dan moralitas bangsa Indonesia. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Massa yang tergabung dalam Aliansi Ruang Riung Bandung menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/9/2019). Dalam aksinya, mereka menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) karena sarat dengan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama, dan moralitas bangsa Indonesia. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Berikut ini 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang Tribunnews kutip dari Kompas.com:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

3. RUU tentang Pertanahan.

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas