Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Aktivitas Seks Sadisme dan Masokhisme 'BDSM' Dilarang dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga

Aktivitas seks sadisme dan masokhisme atau biasa dikenal dengan Bodage and Disipline, Sadishm and Masochism (BDSM) dilarang.

Aktivitas Seks Sadisme dan Masokhisme 'BDSM' Dilarang dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga
Oik Yusuf/ KOMPAS.com
Sejumlah pernik terkait sadomasokisme. Ada juga novel 50 Shades of Grey yang berkisar soal tema sejenis 

7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial.

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

23. RUU tentang Penyadapan.

24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.

25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga .

26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN .

27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional.

28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional .

29. RUU tentang Kefarmasian (omnibus law).

30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional.

35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

37. RUU tentang Ketahanan Keluarga .

38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

39. RUU tentang Profesi Psikolog.

40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama.

41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law).

42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law).

43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

47. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law).

48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

49. RUU tentang Daerah Kepulauan.

50. RUU tentang Bakamla.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani) (Kompas.com/Tsarina Maharani)

Ikuti kami di
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas