TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi menanggapi riset Nagara Intitute yang menyatakan 99 dari 575 anggota DPR terpapar politik dinasti.

Menurut Mahfud, urusan dinasti politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk menghilangkannya, bukan pemerintah.

"Saya baca itu kan DPR, bukan urusan pemerintah. Urusan partai sendiri. Kalau undang-undangnya sendiri kan bisa dilakukan sesuai kewenangan masing-masing partai kalau mencalonkan orang," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca: Berpotensi Lawan Kotak Kosong di Pilkada Solo, PDI-P Tegaskan Tak Butuh Calon Boneka

"Baik pileg maupun pilkada kan mereka (partai) semua. Jadi kalau ada itu artinya ada problem di tingkat partai, bukan pemerintah dong. Yang menentukan calon anggota DPR kan partai," tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, pemerintah menyikapi dinasti politik sesuai porsinya saja.

Ia enggan ikut campur lebih jauh terkait hal itu.

"Pasti pemerintah dengan porsinya sendiri ingin politik berjalan dengan baik. Itu tugas pemerintah. Tapi kalau sudah candidacy, pencalonan, itu kan urusan partai. Bagaimana pemerintah mau ikut campur," jelas Mahfud.

Baca: Virus Corona Sudah Tewaskan 2.000 Orang Lebih di China

Berdasarkan hasil penelitian, Nagara Institute menemukan sebanyak 99 dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 terpapar dinasti politik.

Angka dinasti politik tertinggi ada pada Partai Nasdem dengan 20 legislator yang terpapar.

"Partai Nasdem menempati peringkat tertas dalam presentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," kata Direktur Eksekutif Akbar Faizal saat acar rilis penelitian Nagara Institute di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

"Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpalar politik dinasti," imbuhnya.