Akibatnya, konsumsi avtur meningkat dan biaya operasional maskapai bengkak. Selain itu buruknya pengaturan jadwal take-off dan landing serta kurangnya infrastruktur pendukung

Faktor lain, tidak ada terminal LCC (low cost carrier) sehingga pesawat LCC harus menggunakan fasilitas terminal full service dengan biaya lebih mahal, serta lonjakan biaya perawatan pesawat (MRO).

“Persoalan klasik adalah mahalnya biaya birokrasi sehingga menyulitkan maskapai. Semua persoalan itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi, keuntungan berkurang, sehingga beberapa maskapai harus melanggar standar pelayanan minimum yang dikhawatirkan mendorong manipulasi standarisasi keselamatan,” kata Bambang Haryo yang merupakan Investigator Senior KNKT.

“Saya membuktikan sendiri seperti di beberapa maskapai tidak memenuhi standar, seperti kabin dan lavatory kotor, tidak tersedia air sickness bag, instruksi keselamatan rusak, tidak ada majalah atau surat kabar, dan bahkan tidak ada media hiburan di pesawat full service,” ungkapnya.

Dia mengatakan, apabila kondisi itu dibiarkan bisa membahayakan nyawa publik dan menggerus standarisasi keselamatan dan kenyamanan penumpang sesuai PM No 185 Tahun 2015 dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

“Apakah pemerintah akan membiarkan maskapai mengalami kerugian dalam melayani transportasi masyarakat? Padahal penerbangan adalah transportasi yang high risk,” ujar Bambang Haryo yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur.

Dia mempertanyakan fungsi pemerintah sebagai regulator, khususnya Kementerian Perhubungan.

Dia mengingatkan kembali agar Kemenhub harus mampu mengendalikan maskapai agar tidak terjebak perang tarif sehingga mengancam keselamatan nyawa publik.

“Apalagi pengguna pesawat umumnya pemegang kunci ekonomi, baik pebisnis maupun birokrat. Apabila terjadi kecelakaan karena keselamatan diabaikan, ekonomi bisa terganggu karena kita kehilangan pemegang-pemegang kunci ekonomi itu,” ujarnya.