TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Ujang Komarudin menyoroti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumumkan kandidat calon pemimpin Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

Mengingat peraturan presiden (Perpres), yang akan menjadi payung hukum pembentukan lembaga otorita hingga saat ini masih digodok.

Sebelumnya, pengumuman terkait nama calon pemimpin tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (2/3/2020).

Adapun empat nama yang disebut yakni Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menanggapi hal tersebut Ujang melihat Kepala Negara kini tengah ingin melihat respon masyarakat terkait empat nama calon tersebut.

Pernyataan ini Ujang sampaikan dalam program Dua Arah yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Selasa (10/3/2020).

"Kalau kita bicara objektivitas, saya melihat Pak Jokowi sedang melempar wacana dulu," ujarnya.

"Kita tahu legalitas, Perpres dan undang-undangnya belum ada," imbuhnya.

"Dan memang tidak salah, jadi saya melihatnya presiden ingin cek ombak. Artinya ingin melihat respon publik terhadap empat kandidat ini," jelasnya.

Sehingga, lanjut Ujang masyarakat dapat mengukur kemampuan masing-masing dari kandidat.

Di sisi lain, Ujang menyebut kalaupun Jokowi tidak ingin melakukan cek ombak, seharusnya dapat menunjuk langsung tanpa harus melemparkan ke publik.

"Kalau tidak ingin cek ombak ya tinggal pilih saja, kenapa harus ada ribut-ribut," ujarnya.

"Pak Jokowi masih ingin lihat respon publik," tegasnya.

Baca: Soal Bos Ibu Kota Baru, Pengamat Politik Soroti Kedekatan Ahok dengan Jokowi: Pak Wapres Kalah

"Jadi bagaimanapun pemerintah itu butuh dukungan rakyat, dari situ saya melihatnya," jelas Ujang.