TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kecenderungan penunjukan calon kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang lebih bertumpu pada rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tanpa mempertimbangkan realitas kekuatan aspirasi arus bawah (grass roots) sangat merusak esensi demokrasi.

Hal tersebut dikemukakan Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam suatu diskusi di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Dalam diskusi yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro tersebut, Titi Anggraini mengimbau parpol mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pemilu/pilkada dan penguatan esensi demokrasi.

Untuk itu Titi mengharapkan pimpinan parpol agar mempertimbangkan aspirasi rakyat di daerah setempat dalam pemberian rekomendasi.

"Rekomendasi calon kepala daerah jangan terkesan pemaksaan sepihak dari pusat, tanpa memperhatikan realitas aspirasi masyarakat setempat," ujar Titi.

Baca: PDI-P sudah Tentukan Jago di Pilkada Solo 2020, Achmad Purnomo Pasrah soal Rekomendasi

Aktivis pemilu asal Palembang ini juga mengingatkan bahwa penjaringan pemimpin daerah yang berkualitas harus dilakukan secara obyektif melalui survei.

"Tanpa survei yang obyektif, bagaimana mungkin kita bisa tahu pemimpin seperti apa yang dikehendaki rakyat?" tanya Titi beretorika.

Titi juga menyoroti terjadinya fenomena borong dukungan parpol di daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga calon kepala daerah yang didukung oleh "mafia kekuasaan" tersebut berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka.

Menurut Titi hal tersebut akan sangat mencederai demokrasi yang sedang tumbuh berkembang di Indonesia.

Titi berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanggap dan bertindak tegas mencegah hal itu terjadi.

"Kewibawaan Bawaslu sebaga lembagai pengadil pemilu dipertaruhkan untuk menghadirkan pemilu/pilkada yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas" kata Titi lebih lanjut.

Imbauan Titi tersebut senada dengan dinamika politik yang sedang terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti di Kota Solo, Jawa Tengah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Kekuatan aspirasi masyarakat di daerah sedang beradu kuat dengan kekuatan "mafia kekuasaan" yang menggunakan tangan DPP parpol.

"Kalau DPP parpol tetap memaksakan kehendak, jangan salahkan rakyat bila melawan dengan keras, dan ini akan menjatuhkan kewibawaan DPP parpol sendiri," pungkas Titi.