Ia menyebut, ada beberapa saran yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghindari penyebaran virus corona.

"Dari hasil diskusi itu ada beberapa saran dari pak gubernur, salah satunya setiap utusan dari daerah (pengurus partai) bawa dokter," ucapnya, Jumat (13/3/2020).

Tak hanya itu, politisi Demokrat yang juga anggota DPRD DKI ini juga meminta pihak penyelenggara menyediakan hand sanitizer di lokasi kongres.

"Terus di lokasi, di banyak titik juga disarankan disediakan hand sanitizer," ujarnya saat dikonfirmasi.

Guna meminimalisir peredaran virus asal Wuhan, China itu, Mujiyono mengatakan, pihaknya juga membatasi peserta anggota kongres.

Para pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang biasanya diikutsertakan dalam kongres kini tidak diundang.

"Walaupun eventnya di DKI, tapi peserta yang hadir di DKI itu hanya tingkat DPD dan DPC," kata Mujiyono.

"PAC-nya kali ini duduk manis saja, biasanya kan kalau kongres PAC ikut meramaikan," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra mengatakan, Partai Demokrat tak harus meminta izin Anies untuk menggelar Kongres itu.

Sebab, Kongres tersebut bersifat tertutup sehingga masuk kategori giat masyarakat.

"Izinnya langsung ke Polda biasanya kalau terbatas karena masuk dalam kategori giat masyarakat, seperti arisan dan lainnya," ucapnya, Jumat (13/3/2020).

Terlebih, kegiatan yang juga mengagendakan pemilihan ketua umum itu tak menggunakan fasilitas milik Pemprov DKI dan tidak ada kegiatan pertunjukan yang bisa menarik masyarakat untuk datang menyaksikannya.

"Kalau pakai fasilitas Pemda, seperti taman dan lainnya, serta kalau ada pertunjukan, itu harus minta izin PTSP," ujarnya saat dikonfirmasi.

Untuk itu Benni menyebut, sampai saat ini permohonan izin untuk menggelar Kongres V Partai Demokrat belum masuk ke bagian PTSP.

Baca: Demokrat Menolak Ambang Batas Parlemen Dinaikkan Jadi 7 Persen

"Izinya belum masuk ke PTSP, sesuai surat keputusam Sekda, apabila permohonan masuk ke PTSP maka akan dilalukan review risiko terhadap permohonan itu," kata Benni.

"Tapi izin (Kongres) biasanya langsung ke Polda," sambungnya.