"Pedoman bagaimana lakukan karantina sudah dibuat oleh kementerian kesehatan yang ada di lamannya," ujar Yuri.

Untuk itu, Yuri menegaskan, butuh kendali penuh di masyarakat agar kontak tracing dari pasien positif corona bisa segera dibutuhkan.

Sementara itu, Presiden Jokowi (Jokowi) dalam keterangan pers Senin (16/3/2020) menekankan bahwa saat ini yang perlu dilakukan yakni mengurangi aktivitas diluar rumah.

"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi dari satu tempat, ke tempat yang lain," kata Jokowi di Istana Bogor.

Masyarakat perlu menjaga jakar dan mengurangi tempat kerumunan yang berisiko membawa lebih besar membawa penyebaran covid-19.

"Menjaga jarak dan mengurangi kerumuman orang yang membawa resiko lebih besar pada penyebaran covid-19" jelas Jokowi.

Ia juga meminta untuk penyampaian informasi terkait covid-19 dilakukan secara satu pintu yakni melalui satgas covid-19.

Hal itu dilakukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang nantinya akan diterima masyrakat.

"Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik saya juga minta agar satgas covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada msyarakat," tandasnya.

Baca: Rapat Online Jokowi Bersama Para Menteri, Bahas Percepatan Ekonomi Hadapi Virus Corona

Baca: Kondisi Menteri-menteri Jokowi Pasca-Budi Karya Sumadi Positif Corona

Jokowi meminta kepada kepala daerah yang akan membuat kebijakan besar terkait penanganan virus corona agar membahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Untuk memudahkan berkomunikasi, ia meminta kepada daerah untuk selalu komunikasi dengan kementerian terkait serta satgas covid-19.

"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait covid-19, harus dibahas dulu dengan pemerintah pusat," jelasnya.

"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada dearah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas covid-19" lanjutnya.

Baca: Antisipasi Covid-19, Jessica Iskandar dan Richard Kyle Putuskan Tunda Acara Pernikahan

Terkait lockdown, ia mengeaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi.

Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.

Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiaan Saputri/Garudea Prabawati/Maliana/Tio/Inza)