"Walau ada perubahan jumlah angka kenaikan, tapi ini masih dirasa memberatkan bagi masyarakat," ucap Tony Samosir.

"Apalagi kita tahu kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini," lanjutnya.

Sementara itu, Tony Samosir menyebutkan kebijakan tersebut adalah cara untuk mengakali keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Baca: Kritik Tokoh untuk Pemerintah soal Iuran BPJS Naik, 2 Politikus Ini Kompak Sebut Tertimpa Tangga 

Baca: Presiden Jokowi Didesak Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengungkapkan alasan pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Airlangga Hartanto dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (13/5/2020).

Setelah sempat dibatalkan, namun akhirnya pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Airlangga mengatakan, menaikkan kembali iuran BPJS adalah untuk menjaga operasional jaminan kesehatan.

"BPJS sesuai dengan apa yang sudah ditertibkan, intinya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan," terang Airlangga.

Baca: Iuran BPJS Naik lagi, MA Tak akan Campuri hingga Pengamat Sebut Miliki Konsekuensi Serius

Baca: Pemerintah Naikkan Lagi Iuran BPJS, Ini Reaksi DPR, Masyarakat, hingga Mahkamah Agung

Meski begitu, pemerintah akan tetap memberikan subsidi bagi pembayaran BPJS Kesehatan.

"Ada iuran yang disubsidi pemerintah, tetap akan diberikan."

Namun Airlangga juga mengharapkan masyarakat dapat membayar iuran sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Dengan demikian, keberlangsungan adanya BPJS Kesehatan akan terus berlanjut.

"Sedangkan yang lain tentu jadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan," paparnya.

Pemerintah telah resmi menaikkan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan yang dilakukan secara bertahap.

Kenaikan iuran akan dinaikkan mulai awal Juli 2020 dan Januari 2021.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin)