Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Fraksi PKS DPRD DKI: New Normal Bisa Jadi Bom Waktu di Jakarta

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI menyebut Jakarta belum siap melaksanakan kebijakan new normal.

Fraksi PKS DPRD DKI: New Normal Bisa Jadi Bom Waktu di Jakarta
WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
NEW NORMAL - Pasukan gabungan TNI berjaga di Stasiun MRT Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Pusat, Selasa,(26/9/2020). Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut sebanyak 340.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk persiapan tatanan kehidupan baru atau new normal selama pandemi Covid-19. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI menyebut Jakarta belum siap melaksanakan kebijakan new normal.

Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menelaah berbagai pertimbangan, dan tidak buru-buru memutuskan.

Suasana pusat perbelanjaan Mall Summarecon Bekasi menjelang pemberlakuan new normal oleh Pemerintah di masa pandemi Covid-19, Selasa, 26 Mei 2020.
Suasana pusat perbelanjaan Mall Summarecon Bekasi menjelang pemberlakuan new normal oleh Pemerintah di masa pandemi Covid-19, Selasa, 26 Mei 2020. (IST)

Jika tergesa-gesa, ia khawatir new normal malah jadi bom waktu bagi Jakarta.

Alasan ketidaksiapan tersebut tak lain karena DKI Jakarta sampai sekarang belum melakukan tes Covid-19 secara massal, setidaknya untuk dua minggu terakhir.

Data terakhir, ada 133.854 orang yang menjalani rapid test per kemarin (27/4). Tapi data itu merupakan akumulasi sejak pertama kali rapid test dilaksanakan.

Sehingga ia menyebut data yang disajikan sama sekali tidak mencerminkan keadaan terkini.

"Jangan buru-buru, DKI belum lakukan tes Covid-19 secara masal dalam dua minggu terakhir. Ini bahaya, bisa jadi bom waktu," ungkap kata Sekretaris PKS Achmad Yani kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

Pada satu sisi, masyarakat ibu kota dianggap masih belum punya kesadaran cukup untuk taat aturan PSBB, meski sosialisasinya sudah dilakukan masif. Ditambah, kebijakan new normal juga belum jelas.

"Pertama, masyarakat belum disiplin dalam mematuhi aturan PSBB padahal sosialisasinya sudah sangat masif, apalagi ini (normal baru) yang masih belum jelas. Pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan," ucapnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas