Mendes Minta Masyarakat Ikut Awasi Penyaluran BLT Dana Desa Agar Tidak Terjadi Penyelewengan
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta masyarakat untuk ikut mengawasi proses penyaluran BLT Dana Desa.
Selain Bansos yang bersumber dari APBN, pemerintah juga memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa.
Namun, diperpanjangnya hanya sampai September 2020.
Baca: UI: Pasca Pandemi, Perjalanan Menggunakan Pesawat Dianggap Tak Aman
Sebelumnya BLT diberikan dari April hingga Juni dengan nilai tiap bulannya sebesar RP 600 ribu.
"Untuk BLT dana desa yang sekarang juga diperpanjang hingga September," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden, pada Rabu, (3/6/2020).
Hanya saja untuk periode Juli hingga September, nilainya berkurang separuh menjadi Rp 300 ribu per bulannya.
"Sehingga total BLT desa akan mencapai Rp 31,8 triliun," katanya.
Baca: UPDATE Harga Hp Xiaomi Juni 2020, Xiaomi Redmi Note 9 dan Note 9 Pro Segera Rilis di Indonesia
Untuk Bansos yang bersumber dari APBN pemerintah memperpanjangnya hingga Desember.
Nilai Bansos yang diberikan baik untuk warga lapisan bawah di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek, sama sama Rp 300 ribu untuk periode Juli hingga Desember.
"Bansos tunai non-jabodetabek total menjadi Rp 32,4 triliun, dan bansos jabodetabek totalnya Rp 6,8 triliun," katanya.
Baca: Jelang New Normal, Protokol Kesehatan untuk Berolahraga dari Kemenpora Hanya Panduan Umum
Sri Mulyani mengatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, mayoritas penerima Bansos adalah petani, peternak, dan pekebun yakni sebanyak 18,4 juta jiwa. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik 3,3 juta, sopir dan pekerja komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir mencapai 900 ribu, dan sektor lainnya.
"Ini sudah mencakup 40 persen dari masyarakat," katanya.
