Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Faktor Pendidikan Dinilai Hambat Kemajuan SDM di Papua

Peneliti LIPI Profesor Adriana Elisabeth membeberkan sejumlah problem yang dihadapi Papua terkait isu SDM.

Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Faktor Pendidikan Dinilai Hambat Kemajuan SDM di Papua
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
Warga menyeberangi jembatan gantung di Distrik Bolakme, Jayawijaya, Papua, Jumat (6/12/2013). 

Ia mengatakan perlu ada kolaborasi untuk menyelesaikan masalah pendidikan di papua. Terutama menurutnya faktor tenaga pendidik masih sangat di butuhkan di papua.

“Pendidik yang mengajar di papua juga harus mengerti kondisi etnografi Papua, hal ini untuk memahami budaya dan kebiasaan orang setempat,” jelasnya.Selanjutnya,

Selanjutnya, Budayawan Tokoh Papua Pastor Jhon mengatakan perjuangan masyarakat Papua untuk memajukan SDM papua memang masih belum terlalu bagus. Misalnya, tenaga pendidik di Papua juga masih kurang hal itu yang membuat pendidikannya masih sangat kurang baik.

“Fasilitas seperti listrik, internet, papan tulis, transportasi dari kampung ke kampung lain masih sangat susah. Maka dari itu ia menyampaikan harus menyentuh inti masalah jika ingin memajukan SDM Papua,” tadasnya.

Menurutnya masih banyak pejabat yang melihat apa yang terjadi di papua dari kacamata politis.

Padahal yang terjadi ialah masalah HAM, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Ia mengatakan orang papua ingin harkat dan martabatnya di hargai dan di hormati, dan menghilangkan rasisme yang terjadi pada orang papua.

“Pemerintah dalam menyelesaikan masalah papua harus menggunakan rekomendasi dari para peneliti LIPI karena sudah banyak dan bagus apa yang dilakukan para peneliti,” sarannya.

Berita Rekomendasi

Pada sesi terakhir Senator DPD Filep Wamafma menjelaskan persoalan papua selalu dibiarkan menumpuk tidak diselesaikan.

Menurutnya, masalah SDM papua tidak lepas dari masalah pembangunan infrastruktur pendidikan di papua.

Selain itu, kurikulum yang ada di papua tidak bisa dipukul rata dengan kurikulum di luar daerah, harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi rakyat papua.

“Pemerintah harus menyadari apa yang menjadi kebutuhan dasar orang papua. Padahal sudah banyak rekomendasi dari LIPI tentang papua. Jika hal tersebut tidak dipakai maka akan menjadi hal yang sia-sia."

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas