Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

RUU HIP

Mahfud MD Beberkan 2 Masalah Utama pada RUU HIP

Saleh mengatakan fraksi PAN merespons kritik masyarakat yang menolak RUU HIP karena tidak memasukkan TAP MPRS XXV/1966.

Mahfud MD Beberkan 2 Masalah Utama pada RUU HIP
Kemeko Polhukam
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.(Kemeko Polhukam) 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA  - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa terdapat dua hal yang menjadi masalah dalam  Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi polemik di masyarakat.

Selain masalah prosedural, RUU HIP juga memiliki masalah substansial.

Masalah substansial yakni menyangkut pemberlakuan TAP MPRS nomor 25/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Lenimisme.

Masalah tersebut, menurut Mahfud, telah diselesaikan. 

"Artinya semua stakeholder sudah sependapat bahwa TAP MPRS 25/1966 itu berlaku. Itu kan masalah substansialnya," kata Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020). 

Masalah substansi ke dua yakni mengenai Pancasila.

Yang mana isi Pancasila akan diperas menjadi trisila dan ekasila, sebagaimana yang pernah digagas Presiden Soekarno untuk dinormakan.

"itu sudah diselesaikan secara substansial baik pemerintah maupun pengusul itu sudah sependapat bahwa itu tidak bisa dimasukkan ke dalam UU," katanya. 

Masalah substansi lainnya yakni RUU HIP dianggap akan menafsirkan dan memposisikan Pancasila kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Padahal itu sudah final. 

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas