Simplifikasi Cukai Rokok Dukung Visi Presiden untuk Optimalkan Penerimaan Negara
Kebijakan cukai rokok jangka panjang tetap diperlukan untuk membangun iklim usaha yang baik, transparan dan memberikan kepastian hukum
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
“Setiap perubahan kebijakan selalu ada dampak, baik untuk pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan. Demikian juga perubahan struktur tarif cukai rokok," kata dia.
"Penyederhanaan struktur tarif cukai rokok pastinya akan berdampak pada beberapa perusahaan multinasional yang memang sudah besar tapi masih bisa membayar cukai rendah karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk membayar cukai yang lebih murah,” tegas Danang.
Baca: Pria di Jambi Dibunuh Tetangga Gara-gara Rokok
Danang menambahkan, kebijakan tersebut juga tidak berdampak signifikan bagi pabrik rokok menengah dan kecil, di mana memang dilindungi dengan tarif yang lebih rendah, terpisah dari pabrik besar multinasional yang membayar cukai tinggi.
“Pemerintah perlu mempunyai sikap yang tegas. Pada dasarnya, kebijakan penyederhanaan struktur cukai rokok ini lebih memberikan keuntungan buat pemerintah, baik secara penerimaan negara, pengendalian konsumsi rokok dan juga perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.
Yurdhinna Meilissa, peneliti yang juga head of strtegic unit center Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) di diskusi ini mengatakan, pihaknya selama ini ikut memperhatikan kebijakan pemerintah terkait cukai rokok.
"Karena banyak sekali kalangan pemerhati kesehatan masyarakat terutama pada anak anak dan kelompok rentan dan miskin, karena kami melihat banyak program edukasi yang tidak berhasil karena rokok ini masih dijual murah," ujarnya.
"Iklan rokok juga masih memperlihatkan citra keren di masa lalu. Di msa sekarang sudah terlihat ada shufting, yang diiklankan langsung rokoknya dan harganya," imbuh Yurdhinna.
Dia menambahkan, jika dilihat dari statistik secara long term, harga rokok saat ini sebenarnya lebih murah dari 2002 sebelum kita menggunakan struktur yang spesifik seperti sekarang.
"Yang harus dipastikan sekarang adalah Kementerian Keuangan punya ruang yang aman untuk membuat kebijakan yang lebih pro kesehatan. Roadmap ini harus bisa memastikan bahwa petani kita tidak kehilangan pekerjaan dan perusahaan rokok tidak tutup," kata dia.
Selama ini seolah-olah kita tidak pro pada orang miskin karena kebijakan menjadi regresif . Yang akan terkena dampaknya dari kenaikan harga (jual rokok) ini adalah orang-orang miskin karena makin tak terjangkau. Orang kaya yang punya daya beli akan switching ke rokok dengan harga lebih murah tapi tidak dengan orang miskin," tandasnya.