Rentetan Strategi & Kebijakan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar dan Menko Perekonomian
Rentetan Strategi Airlangga Hartarto Sebagai Ketum Partai Golkar di Pilkada Serentak 2020 & Kebijakannya sebagai Menko Perekonomian
Penulis: Arif Fajar Nasucha
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Airlangga Hartarto, seorang pengusaha yang sukses terjun di dunia politik.
Pria kelahiran Surabaya merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Selain itu, Airlangga Hartarto juga dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Airlangga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar sejak 2017 setelah menggantikan Setya Novanto.
Baca: Potret Kompak Airlangga Hartarto dan sang Istri, Yanti Airlangga: Momong Cucu hingga Bekerja Bersama
Baca: Golkar Majukan Mantan Kapolda di Pilgub Sumatera Barat
Pada Pilkada serentak 2020 ini, Airlangga Hartarto setidaknya telah menyiapkan tiga langkah statregis untuk mengusung pemenangan suara Partai Golkar.
Targetkan kemenangan 60 persen
Dikutip dari Kompas.com, Airlangga meminta seluruh kader Partai Golkar bekerja keras demi mewujudkan kesuksesan Pilkada Serentak 2020.
Pasalnya, menurut Airlangga, Pilkada merupakan jalan awal bagi Partai Golkar untuk menang di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) selanjutnya.
"Prasyarat utama untuk menuju kemenangan Pileg adalah memenangkan Pilkada," kata Airlangga dalam Penyerahan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada Tahun 2020, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (12/7/2020).
Airlangga mengingatkan, penyelenggaraan Pilkada 2020 harus disikapi secara serius sejak dini.
Sebab, Pilkada kali ini diselenggarakan dalam era new normal dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda.
"Ini adalah proses panjang, semoga bisa dijalani bersama," ungkapnya.
Oleh karena itu, menurutnya, solidaritas dan kekompakan kader Partai Golkar harus benar-benar diwujudkan demi memenangkan calon yang diusung partai.
Ia menambahkan, seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus satu jalan dan loyal kepada keputusan partai.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.