"Sehingga ketahuan dengan kebijakan penghentian perizinan baru di hutan primer di kawasan hutan primer dan gambut ini, deforestasi menurun sampai dengan 38 persen," ungkap Siti.

Selain itu upaya lain yang juga dilakukan pemerintah antata lain pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menjelaskan kebakaran hutan di Indonesia sebetulnya sudah kerap terjadi sejak tahun 1982.

Berdasarkan catatannya pada tahun 1982 terdapat 3,6 juta hektar yang terbakar.

Kemudian di tahun 1997 sampai 1998 ada 11,89 juta hektar yang terbakar, di tahun 2006 ada 3,8 juta hektar, dan di tahun 2015 ada 2,6 juta hektar

"Setelah itu atas dukungan berbagai kementerian maka Indonesia bisa menurunkan karhutlanya. Memang tahun lalu ada sedikit tapi tahun ini kita sudah coba kendalikan. Di tahun ini areal terbakarnya 64 ribu hektar, di bulan Juli, dibandingkan dengan tahun lalu di bulan Juli itu sudah 137 ribu hektar. Jadi pengendalian karhutla ini menjadi faktor penting dalam penurunan deforestasi," kata Siti.

Kebijakan lain yang mendukung upaya menekan laju deforestasi adalah karena komitmen Pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional untuk melakukan mitigasi dan adaptasi dalam rangka berkontribusi menurunkan emisi.

"Dan kita masih bekerja untuk berinteraksi lagi dengan forest carbon partnership ini World Bank dan Bio Carbon Fund yang masih sedang dikerjakan dan mudah-mudahan setelah ini ada lagi pengakuan dan reward kepada Indonesia," kata Siti.

Terkait dengan potensi penggunaan dana tersebut Siti mengatakan Presiden Joko Widodo mengarahkannya untuk pemulihan lingkungan.

"Bagaimana ini akan diimplementasikan dan dilaksanakan untuk kita semua di Indonesia, sudah ada arahan-arahan kepada kami, kepada saya, dan Menkeu, bahwa ini kembali akan dipakai untuk pemulihan lingkungan dan selanjutnya akan ditangani oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup di mana Ibu Menkeu, saya dan beberapa menteri yang terlibat di atasnya, itu dilakukan," kata Siti.