Tetapi hal itu merupakan pilihan politik private yang menjadi hak mereka. Pidato pengantar Puan dalam acara pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah memang viral.

Meski penggalan kalimat dalam pidato pengantar yang viral itu merupakan suatu harapan tapi dalam perbincangan publik telah menimbulkan kesan negatif.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," tutur Puan.

Jika dipahami secara jernih, dengan mengesampingkan sikap sinis dan politis, pernyataan tersebut tidak menunjukan frasa yang tendensius menuduh masyarakat Sumbar tidak Pancasilais.

Tidak ada frasa yang secara tendensius menghina masyarakat Sumbar. Seharusnya yang perlu digali dari pernyataan Puan adalah latar belakang pemikiran atau alasan munculnya sebuah harapan itu.

Konteks latar belakang atau dasar pemikiran dari pernyataan yang diributkan itu justru yang lebih substansial, bukan sekadar mempersoalkan teks narasi dengan membumbui propaganda.

Semestinya media bisa mewakili publik untuk menggali lebih jauh pemikiran Puan melalui wawancara agar ada penjelasan di balik pernyataan itu.

Tetapi di tengah liberalisasi informasi dan kebebasan berpendapat, membuat orang bebas menafsirkan apa saja sesuai dengan kemampuan dan kemauan.

Demikian pula pernyataan Puan yang berharap agar Sumbar menjadi provinsi Pancasilais tentu terbuka untuk ditafsirkan secara subyektif.

"Kebebasan berpendapat memang keniscayaan dalam negara demokrasi, tetapi di tengah derasnya arus informasi, publik harus memiliki kemampuan literasi untuk memahami teks, konteks dan substansi informasi serta memiliki kemampuan memverifikasi informasi. Dengan demikian publik mampu memilah dan memilih seta mencerna informasi dengan baik," tutupnya.