TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah layak di non-aktifkan dari jabatannya.

Arief beralasan bahwa kebijakan Anies menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibukota telah melanggar peraturan kedaruratan.

"Anies sudah layak di non-aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," ujar Arief, dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (10/9/2020).

Baca: Ketua DPRD DKI Minta Anies Langsung Tindak Tegas Pelanggar PSBB, Sosialisasi Tak Perlu Lagi

Menurut Arief, pengumuman Anies secara sepihak memiliki dampak lebih berbahaya.

Karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang tengah mencoba bangkit kembali dalam era kenormalan baru.

"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," kata Arief.

Oleh karenanya, Arief mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.

"Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," imbuhnya.

Partai Gerindra menurutnya juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan pemerintahan provinsi DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.

"Semua pengeluaran pemprov DKI harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini," tandasnya.