TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan bisa menyediakan sebanyak 36 juta vaksin pada kuartal IV tahun ini.

Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah menargetkan vaksinasi untuk 160 juta orang dengan jumlah total kebutuhan vaksin mencapai 320 juta hingga 370 juta.

"Target vaksinasi untuk 160 juta orang dan kebutuhannya antara 320 s.d. 370 juta vaksin."

"Ini akan diberikan untuk usia produktif (19-59 tahun) atau sekitar 60% dari total penduduk."

"Pemerintah akan mengupayakan percepatan penyediaan vaksin, dengan tahapan direncanakan bisa tersedia 36 juta vaksin di Q4-2020; 75 juta vaksin di Q1-2021; 105 juta vaksin di Q2-2021; 80 juta di Q3-2021; dan 80 juta di Q4-2021," terang Airlangga dikutip dari ekon.go.id.

Baca: Menko Airlangga Sebut Pilkada Tidak Berkaitan dengan Naiknya Kasus Covid-19

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menjelaskan bahwa vaksin tersebut akan diutamakan untuk Tenaga Kesehatan (Medis dan Paramedis) sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Selanjutnya juga kepada TNI, Polri, Satpol PP dan aparat penegak hukum di lapangan, serta pasien dengan Komorbid (Penyakit Penyerta), Peserta BPJS PBI dan masyarakat umum lainnya.

Disiapkan fasilitas Kesehatan sebanyak 10.134 Puskesmas, 2.877 RS/Klinik Pemerintah (Kementerian/ TNI/ Polri/ Pemda) dan Swasta, serta 49 KKP (Karantina Kesehatan) di wilayah kerja.

"Pemerintah juga menyiapkan SDM Vaksinator sebanyak 23.145 Nakes (Puskesmas) dan logistiknya, baik sarana penyimpanan, distribusi, pelatihan, dan pedoman oleh Kementerian Kesehatan," jelas Airlangga.

Airlangga juga menyinggung terkait pelaksanaan Pilkada.

Airlangga mengatakan pelaksanaan Pilkada tidak secara langsung berhubungan dengan peningkatan kasus.

Menurutnya yang mempengaruhi peningkatan kasus adalah komitmen untuk patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.

Hal ini terbukti bahwa 2 (dua) daerah yang tidak melakukan Pilkada (Aceh dan DKI Jakarta) mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi.

"Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong Operasi Yustisi untuk meningkatkan kedisplinan masyarakat agar terus bisa dijaga."