TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tegas menolak pengadaan mobil dinas untuk tahun 2021 mendatang.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani meminta hal itu tidak perlu diperdebatkan.

"Kalau tidak mau, ya, tidak usah direalisasikan, kembalikan saja pos anggarannya kepada Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).

Menurut Arsul, terkait mobil dinas adalah urusan internal KPK.

Komisi III DPR, kata Arsul, hanya menjalankan tugas untuk membahas dan menyetujui anggaran yang diajukan KPK.

"Tugas DPR yang dijalankan oleh Komisi III adalah membahas anggarannya ketika pemerintah mengajukannya sebagai bagian dari RAPBN 2021. Tugas itu didahului dengan melihat kondisi dan kepantasan mobil dinas yang ada," ucap Sekjen PPP itu.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tegas menolak pengadaan mobil dinas untuk tahun 2021 mendatang.

Baca juga: Pimpinan Jilid V Dapat Mobil Dinas, Eks KPK: Kurang Pantas Minta Fasilitas Disaat Kondisi Covid-19

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, pihaknya tidak pernah mengusulkan pengadaan mobil dinas.

Mantan ketua KPK jilid I itu pun tidak mengetahui asal-muasal pengusulan mobil dinas tersebut.

"Kalaupun benar (ada pengadaan mobil dinas), kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut," tegas Tumpak saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

"Kenapa? Karena berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas sudah ada diberikan tunjangan transportasi, sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami," sambungnya.

Tumpak bercerita, ketika ia menjadi pimpinan KPK, dirinya sudah pernah menolak terkait pengadaan mobil dinas.

Kemudian para pimpinan KPK setelahnya, imbuh dia, juga sama, yaitu menolak pengadaan mobil dinas.

"Saya lihat pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama. Jadi kalau lah itu (pengadaan mobil dinas) benar, baru kali inilah pimpinan diberi mobil dinas," kata Tumpak.