TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai tidak yakin dengan kader internalnya yang akan dicalonkan sebagai ketua umum definitif pada Muktamar IX PPP.

Hal itu lantaran hadirnya nama eksternal, misalnya Sandiaga Uno yang diusulkan maju dalam pemilihan calon ketua umum PPP.

Sementara itu, dari internal partai, baru Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa yang mendeklarasikan diri maju menjadi calon ketua umum PPP dalam Muktamar IX yang akan digelar di akhir tahun 2020.

"Masuknya nama Sandi dalam pusaran caketum PPP menegaskan partai ini mulai tak confident dengan kadernya yang ada," kata Adi saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Bagaimana Peluang Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP? Ini Penjelasan Wasekjen

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu berpendapat, kader internal PPP dinilai kurang mampu untuk menaikkan elektabilitas partai ke depan.

Apalagi, ditambah dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), mau tidak mau memaksa PPP harus mencari figur ketua umum yang kuat.

"Nama yang bermunculan sepertinya masih dinilai kurang untuk menderek elektabilitas PPP ke depan. Apalagi ada wacana menaikkan ambang batas parlemen 7 persen makin membuat PPP meras otak cari nahkoda baru," ucap Adi.

Lebih lanjut, Adi menilai sosok Sandiaga Uno memiliki segalanya untuk menjadi ketua umum PPP.

Ia menyebut Sandiaga adalah sosok muda, populer, pengusaha, warna keIslamannya kuat, dan diterima semua kolam politik.

"Ini yang sepertinya jadi pertimbangan PPP soal Sandi," ucapnya.

Sementara Suharso, Adi menilainya sosok ideal dari kader internal PPP selain Arsul Sani.

Namun, Adi melihat Suharso lebih identik sebagai menteri ketimbang Plt ketua umum PPP.

"Semua sangat tergantung PPP. Apakah ketum akan mengimpor sosok eksternal atau tidak. Karena kader internalnya juga ada. Seperti Suharso dan Arsul yang namanya paling menonjol maju," ujar Adi.

"Kalau bicara kader internal PPP, Suharso sangat ideal. Cuma problemnya, Suharso selama ini lebih identik sebagai pembantu presiden ketimbang jadi plt ketum PPP," pungkas Adi.

Tidak serius

Sementara itu,  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi angkat bicara mengenai isu Sandiaga Uno yang masuk dalam bursa calon ketua umum partainya.

Diketahui, PPP akan menggelar Muktamar pada pertengahan Desember mendatang untuk menentukan ketua umum definitif. Saat ini, posisi tersebut dijabat oleh Suharso Monoarfa dengan jabatan Plt Ketua Umum PPP.

Baidowi menganggap isu pencalonan Sandiaga sebagai ketua umum PPP yang mengemuka tidaklah cukup serius.

"Isu pencalonan Sandiaga hanya terlontar dalam obrolan informal yang itu tidak cukup serius. Kenapa kami sebut tidak cukup serius? Karena tidak dibarengi langkah-langkah politik konkrit," ujar Baidowi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (26/10/2020).

Langkah politik konkrit yang dimaksud Baidowi adalah jika ingin menjadi ketua umum PPP maka harus berada satu periode di DPP ataupun DPW partai tersebut.

Hal itu, kata Baidowi, tertera dalam AD/ART dari partai berlambang Ka'bah tersebut. Apalagi Sandiaga saat ini juga masih terdaftar sebagai kader Partai Gerindra.

"Artinya kalau di PPP, untuk menjadi ketua umum tidak cukup hanya punya KTA (kartu tanda anggota), tapi harus pernah menjadi pengurus DPP atau DPW selama satu periode penuh," kata Baidowi.

Baidowi sendiri membenarkan bahwa usulan Sandiaga menjadi calon ketua umum berasal dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) partainya.

Meski demikian, dia tak mengungkap DPC mana yang mengusulkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menjadi ketua umum PPP.

"Iya, yang nyebut nama Sandiaga Uno ada beberapa DPC. Bukan saya tapi yang mengusulkan," tandasnya.