Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Megawati Kritik Peran Milenial, Bagaimana Nasib Staf Khusus Milenial Jokowi?

Megawati mempertanyakan apa sumbangsih yang telah diberikan generasi milenial saat ini kepada bangsa dan negara Indonesia.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Megawati Kritik Peran Milenial, Bagaimana Nasib Staf Khusus Milenial Jokowi?
BPMI Setpress/Kris
Presiden Jokowi mengenalkan tujuh milenial yang ditugaskan sebagai Staff Khusus Presiden di Beranda Istana Merdeka Jakarta, 21/11/2019 

Kemudian eks staf khusus milenial presiden lainnya yakni Adamas Belva Devara yang dinilai memanfaatkan jabatannya agar perusahaannya, Ruangguru, menjadi mitra pemerintah dala program Kartu Prakerja.

Karena itu Wasisto menilai para staf khusus milenial harus bisa membuktikan kinerjanya kepada masyarakat dengan memberikan kontribusi yang nyata.

"Jangan malah justru publik menangkapnya sebagai aji mumpung karena ketika menjabat malah mencari proyek," kata dia.

Peran Staf Khusus

Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM Mada Sukmajati mengatakan, melihat fenomena yang terjadi pada dua staf khusus milenial ini, ada pertanyaan yang muncul seputar fungsi dan tugas para staf khusus milenial presiden.

Menurut dia, fungsi dan tugas para staf khusus ini, dalam pemahaman awam adalah memberikan masukan dan rekomendasi kepada presiden.

"Kalau memang seperti itu, maka kaitannya dengan surat yang beredar kemarin dan tender Ruang Guru, itu berarti di luar tupoksi mereka. Kalau di luar tupoksi ya tidak pantas," kata Mada saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Berita Rekomendasi

"Ini kan menjadi pertanyaan, job desc-nya itu apa? Sehingga mereka itu fokus saja dan dari situ masyarakat bisa melakukan kontrol dan memastikan bahwa mereka melakukan tupoksinya," lanjut dia.

Mada mengatakan, surat kepada camat yang dikirimkan staf khusus presiden menjadi sorotan karena tidak dalam konteks memberikan rekomendasi kepada presiden, tetapi lebih pada permohonan atau instruksi.

Sementara, terkait keterlibatan perusahaan milik stafsus dalam program pemerintah, menjadi sorotan karena publik ingin memastikan tak ada penyalahgunaan kekuasaan.

"Saya kira integritas ini harus menjadi pertimbangan dalam merekrut stafsus. Karena kalau pertimbangannya hanya soal kompetensi dan mengabaikan integritas, ya itu menjadi hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah," ujar Mada. Ia menilai, harus ada kejelasan mengenai kelembagaan stafsus milenial.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Warta Kota

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas