Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, pihaknya telah memerintahkan jajaran kepolisian di daerah dan Bareskrim Polri untuk mengantisipasi pelanggaran hukum.

“Terkait ajakan boikot produk Prancis, jadi pimpinan Polri telah memerintahkan jajaran, khususnya intelijen dan Bareskim untuk deteksi dini aksi-aksi berkaitan dengan ajakan-ajakan yang ada di medsos termasuk ajakan-ajakan boikot,” kata Brigjen Awi Setiyono.

Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan, pihaknya tidak akan segan mengamankan para penyebar seruan pemboikotan tersebut jika terbukti melanggar aturan yang ada.

“Kalau melanggar hukum, kita sudah siap mengambil langkah pengamanan secukupnya. Kalau perlu kita sudah siapkan cadangan kekuatan untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk memantau itu,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian di Tanah Air menyikapi ajakan memboikot produk Perancis.

"Kepada masyarakat umat Islam dan bangsa Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan silakan, tapi dengan tertib, tidak boleh merusak dan harus mengikuti aturan main.

Saya yakin umat Islam tak anarkis dalam melakukan aksi dan solidaritas. Biasanya ada penyusup bayaran yang merusak akai damai umat," kata Muhyiddin kepada wartawan, Kamis (29/10) lalu.

Dilansir dari Warta Kota, sejumlah massa dari berbagai elemen menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang pada Rabu (4/11/2020) siang.

Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Karawang mengeluarkan instruksi agar memboikot produk Perancis.

Seperti halnya yang dilakukan dibeberapa negara Timur Tengah.

Massa dari berbagai elemen masyarakat ini datang mengunakan satu buah mobil komando, beberapa massa lainnya yang mengikuti nampak membawa beberapa spanduk yang bertuliskan penolakan produk Perancis.

Mereka berorasi menyerukan bahwa ucapan Presiden Perancis Emmanuel Marcom telah melukai umat islam yang ada di dunia.

Lewat aksi boikot produk Perancis, dinilai dapat memberikan peringatan kepada Marcom.

"Kami hanya mengajak masyarakat untuk memboikot produk dari Prancis, dan itu akan berpengaruh dan nantinya diharapkan Presiden Perancis mencabut ucapannya dan memohon maaf," kata Koordinator Aksi, Aep Saeful Bahri pada Rabu (4/11/2020).

Selain itu, tindakan boikot produk Perancis ini juga dapat memberikan kesadaran bagi mereka yang islam phobia agar dapat menghormati agama lain dan tidak lagi melakukan tindakan serupa kembali.

Tak hanya itu, Aep menyebut banyak organisasi islam di Perancis yang tidak mewakili agama islam, padahal dalam islam sudah ada kaidah dan aturan-aturan yang dilarang.

"Mereka saat ini hanya jargon saja bahwa mereka toleransi menghormati agama lain, tapi pelaksanaannya enggak, mereka tetap aja mereka islam phobia, mereka benci islam, mereka takut dengan islam padahal islam tidak seperti yang mereka bayangkan," katanya

Sedangkan untuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, Aep meminta kepada Pjs Bupati Karawang Yerry Yanuar agar memberikan intruksi untuk memboikot produk Perancis.

Tak hanya itu dirinya juga meminta kepada pengusaha mini market yang menjual produk Perancis agar tidak di jual, melainkan dimasukkan ke dalam gudang kembali, hingga Presiden Perancis meminta maaf kepada umat islam.

"Tuntutan ke pemda agar mereka mengeluarkan himbauan atau instruksi untuk memboikot meski mereka sebenarnya tidak punya hak, tapi itu harapkan kami, dan seperti pemimpin pemimping yang ada di arab itu sangat bagus," ucapnya.

Sementara Ketua GP Ansor Pamekasan, Syafiuddin mengatakan, boikot terhadap produk Prancis merupakan aksi protes umat Islam atas penayangan kembali kartun Nabi Muhammad SAW di Majalah Charlie Hebdo.

Selain itu, kata Syafiuddin, yang dinilai menghina Islam ialah penyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan penayangan kartun Rasulullah kebebasan berpendapat.

"Intinya GP Ansor Pamekasan ikut serta memboikot produk-produk Prancis sesuai instruksi Pimpinan GP Ansor Pusat," kata Syafiuddin kepada TribunMadura.com, Rabu (4/11/2020).

Syafiuddin juga menjelaskan, seruan boikot yang dilakukan GP Ansor Pamekasan, yakni bukan membuang barang-barang yang terlanjur terbeli oleh masyarakat Pamekasan.

Boikot yang dimaksud, kata dia, pemerintah pusat tidak lagi melakukan transaksi atau impor produk-produk Prancis.

"Semisal masyarakat menengah ke bawah sudah terlanjur beli Aqua, masak mau dibuang, kan tidak.

Biar yang melakukan boikot pemerintah pusat, kasihan lah warga kurang mampu yang terlanjur beli," jelasnya. (Warta Kota/Tribunnews.com/TribunMadura/Eko Sutriyanto)