Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara terkait tawaran Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab untuk rekonsiliasi asalkan tidak ada kriminalisasi ulama.

Menurut Moeldoko selama ini tidak pernah ada kriminalisasi ulama.

"Sebenarnya tidak ada lah istilah kriminalisasi ulama itu enggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi. Negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Menurut Moeldoko, Indonesia merupakan negara hukum.

Mereka yang dikriminalkan adalah yang salah berdasakan hukum.

Baca juga: Kopda Asyari Ditunda Kenaikan Pangkatnya, Salahi Tugas Pengamanan Saat Rizieq Shihab Pulang

"Jadi siapa yang dikriminalisasi? yang salah. terus yang salah siapa? Ya enggak ngerti, apakah dia ulama apakah dia ini. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama. Enggak," kata dia.

Moeldoko kembali menegaskan bahwa negara melindungi segenap warganya.

Negara juga menerapkan aturan yang berlaku kepada siapapun.

"Nah siapa yang kena law enforcement itu? ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik. Negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Enggak, tidak ada itu. yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang salah dan itu ada bukti-buktinya," kata Moeldoko.

Baca juga: Dengar Kasusnya Akan Dibuka Kembali, Habib Rizieq Singgung Revolusi Berdarah

Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengaku siap rekonsiliasi dengan pemerintah.

Namun, ia meminta pemerintah untuk menyetop kriminalisasi ulama sebelum rekonsiliasi.

Hal itu disampaikannya dalam unggahan kanal YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).

"Ada teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog," kata Habib Rizieq.

Baca juga: Imbau Rizieq Shihab Isolasi Mandiri, Menko PMK: Panutan Harusnya Jadi Contoh