Tribun

Curhat Pemilik Kedai Kopi yang Tempatnya Kerap Disidak Petugas: Kenapa Massa Rizieq Shihab Dibiarkan

Ia menilai tak adil kedai kopinya kerap kali disidak dan dibubarkan, sementara massa Rizieq yang jumlahnya lebih besar dibiarkan dibiarkan begitu saja

Editor: Malvyandie Haryadi
Curhat Pemilik Kedai Kopi yang Tempatnya Kerap Disidak Petugas: Kenapa Massa Rizieq Shihab Dibiarkan
Tribunnews/JEPRIMA
Massa pendukung Front Pembela Islam (FPI) saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan anak Habib Rizieq Syihab di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020). Pantauan Tribunnews.com di lapangan prosesi pembacaan ijab kabul menggunakan bahasa Arab dan berlangsung dengan hikmat. Tribunnews/Jeprima 

Rizieq Shihab sudah beberapa kali menciptakan kerumunan sepulangnya dari Arab Saudi.

Pada Selasa, kerumunan massa menyambut kedatangan Rizieq tampak di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/11/2020). Kerumunan juga terjadi di Jalan KS Tumbun di sekitar Petamburan.

Kerumunan massa kembali terjadi saat FPI menggelar kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2020).

Lalu, pada Sabtu malam, Rizieq Shihab membuat acara pernikahan putrinya yang mengundang kerumunan di Petamburan. Ia menikahkan putrinya, Sharifa Najwa Shihab, sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi SAW.

Berbagai kerumunan itu dibiarkan, tak ada upaya pembubaran dari aparat. Satgas Covid-19 justru memberi sumbangan 20.000 masker untuk pernikahan putri Rizieq. Namun belakangan Satpol PP DKI mengenakan denda Rp 50 juta ke Rizieq akibat pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan putrinya.

Pemerintah sesalkan acara Rizieq Shihab

Pemerintah menyesalkan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau Habib Rizieq di Petamburan Jakarta Pusat yang melanggar protokol kesehatan covid-19 pada Sabtu (14/9/2020).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sebelum acara tersebut pemerintah telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakatra Anies Baswedan untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan.

Mahfud mengatakan penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. 

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat yang disiarkan langsung di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Senin (16/11/2020).

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas