Soal TNI Copot Baliho Rizieq Shihab, Pengamat: Negara Tidak Boleh Kalah dari Siapapun
Pengamat menilai anggota TNI mencopot baliho Rizieq Shihab merupakan hal yang sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, bicara soal anggota TNI yang mencopot baliho bergambar Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.
Menurutnya, aksi anggota TNI mencopot baliho Rizieq Shihab merupakan hal yang ada dasar hukumnya.
Terlebih pemasangan baliho itu tidak berizin.
Seperti diketahui, pemasangan spanduk dan baliho diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.
"Spanduk, baliho, dan reklame diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame."
Baca juga: TNI Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Haris Azhar: Berarti Ada Ancaman Serius
Baca juga: Polisi Tunggu Itikad Rizieq Shihab Lakukan Swab Test Covid-19 hingga Selasa
"Semua diatur agar tidak merusak estetika, etika, dan kepastian hukum di DKI," tutur wanita yang akrab disapa Nuning, Sabtu (21/11/2020), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Ia mengatakan TNI bisa membantu tugas pemerintah (pemda) atau kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta negara.
Nuning menyebut hal-hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Tugas TNI di bidang pertahanan sesuai tusi (tugas dan fungsi) bisa saja lakukan itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di luar operasi perang yang kita sebut OMSP (operasi militer selain perang)," terang dia, Sabtu (21/11/2020).
"Hal ini merupakan kerangka penegakan hukum."
"Harus dikatakan dengan pasti negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang melanggar hukum," lanjutnya.
Meski Nuning menganggap pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Beni Sukadis selaku Pengamat Militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI) sempat mengingatkan TNI agar tidak terlibat urusan penegakan hukum.
Mengutip Kompas.com, Beni mengatakan sebaiknya TNI fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara.
Ia menilai tak ada alasan penting bagi TNI untuk ikut serta dalam urusan pencopotan baliho Rizieq Shihab.
