Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tiga Kriteria Utama Sosok Pemimpin Nasional yang Disiapkan Partai Keadilan Sejahtera

Kepemimpinan yang dibangun PKS adalah kepemimpinan yang siap berkolaborasi dengan  seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Tiga Kriteria Utama Sosok Pemimpin Nasional yang Disiapkan Partai Keadilan Sejahtera
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berfoto bersama jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan Dewan Pengurus Pusat PKS Masa Bakti 2020 - 2025 pada Musyawarah Nasional (Munas) V PKS, di Hotel Mason Pine, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (29/11/2020). Pada Munas yang berlangsung dari Kamis (26/11/2020) itu, ditetapkan susunan kepengurusan PKS periode 2020-2025, serta peluncuran lambang, mars dan hymne baru PKS. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Selanjutnya tingkatkan target suara dalam pemilu 2024 minimal 15 persen suara sesuai dengan ketetapan Musyawarah Majelis Syura," sambungnya.

Lebih Kedepankan Ekonomi, Dibanding Kesehatan

Dalam pidato, Syaikhu juga sempat menyindir soal penanganan pandemi covid 19 yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, jumlah total kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai setengah juta orang, dengan pasien meninggal lebih dari 16 ribu orang karena awalnya dijadikan bahan candaan.

"Bila kami cermati penanganan Covid-19 sejak awal, kurang terantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

Di awal malah sering dijadikan bahan candaan, tetapi setelah dirasakan wabah ini betul ada, barulah kepanikan terjadi," ujar Syaikhu.

Menurut Syaikhu manajemen krisis yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan masalah ekonomi, ketimbang masalah kesehatan bagi masyarakat.

Berita Rekomendasi

Bahkan, kata Syaikhu, kebijakan antar kementerian  tampak tidak terkoordinasi dengan baik, baik itu antar pusat maupun dengan daerah yang kerap tidak singkron keputusannya dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Padahal seharusnya pemerintah menjadi dirijen yang mampu mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai pemangku kepentingan ini," paparnya.

Baca juga: PKS Luncurkan Logo Baru, Warna Oranye dan Bentuk Lingkaran, Ini Maknanya

Seringkali terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Tentu semua ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan," sambung Syaikhu.

Penanganan Covid-19 yang tidak maksimal, kata Syaikhu, membuat Indonesia menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asean akibat wabah tersebut dengan persentase sekitar 3,3 persen.

Maka bisa dibayangkan, dampak selanjutnya Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan semakin meningkat, pengangguran naik tajam dan ketimpangan pun semakin lebar di tengah masyarakat," tuturnya.

Syaikhu juga melihat Indonesia saat ini mengalami krisis demokrasi, dengan mempersempit ruang kebebasan masyarakat sipil.

"Krisis demokrasi terjadi karena penegakkan hukum yang tebang pilih," ujar Syaikhu.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas