Tiga Kriteria Utama Sosok Pemimpin Nasional yang Disiapkan Partai Keadilan Sejahtera
Kepemimpinan yang dibangun PKS adalah kepemimpinan yang siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia
Editor: Eko Sutriyanto
Selanjutnya tingkatkan target suara dalam pemilu 2024 minimal 15 persen suara sesuai dengan ketetapan Musyawarah Majelis Syura," sambungnya.
Lebih Kedepankan Ekonomi, Dibanding Kesehatan
Dalam pidato, Syaikhu juga sempat menyindir soal penanganan pandemi covid 19 yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, jumlah total kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai setengah juta orang, dengan pasien meninggal lebih dari 16 ribu orang karena awalnya dijadikan bahan candaan.
"Bila kami cermati penanganan Covid-19 sejak awal, kurang terantisipasi dengan baik oleh pemerintah.
Di awal malah sering dijadikan bahan candaan, tetapi setelah dirasakan wabah ini betul ada, barulah kepanikan terjadi," ujar Syaikhu.
Menurut Syaikhu manajemen krisis yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan masalah ekonomi, ketimbang masalah kesehatan bagi masyarakat.
Bahkan, kata Syaikhu, kebijakan antar kementerian tampak tidak terkoordinasi dengan baik, baik itu antar pusat maupun dengan daerah yang kerap tidak singkron keputusannya dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Padahal seharusnya pemerintah menjadi dirijen yang mampu mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai pemangku kepentingan ini," paparnya.
Baca juga: PKS Luncurkan Logo Baru, Warna Oranye dan Bentuk Lingkaran, Ini Maknanya
Seringkali terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Tentu semua ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan," sambung Syaikhu.
Penanganan Covid-19 yang tidak maksimal, kata Syaikhu, membuat Indonesia menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asean akibat wabah tersebut dengan persentase sekitar 3,3 persen.
Maka bisa dibayangkan, dampak selanjutnya Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan semakin meningkat, pengangguran naik tajam dan ketimpangan pun semakin lebar di tengah masyarakat," tuturnya.
Syaikhu juga melihat Indonesia saat ini mengalami krisis demokrasi, dengan mempersempit ruang kebebasan masyarakat sipil.
"Krisis demokrasi terjadi karena penegakkan hukum yang tebang pilih," ujar Syaikhu.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.