Menurutnya, lembaga negara sudah tidak berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

Pemerintah, kata Syaikhu, telah memperkecil ruang masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan bertindak represif kepada pihak-pihak yang kritis.

"Negara telah mempersempit ruang kebebasan dan membatasi warga negara untuk berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat. Padahal hal itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat 3,"  paparnya.

Syaikhu memaparkan, berdasarkan data dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada Oktober 2020.

Tercatat, dalam satu tahun terakhir di aspek kebebasan sipil, telah terjadi 158 peristiwa pelanggaran.

"Ada pembatasan dan serangan terhadap kebebasan sipil yang meliputi hak asosiasi, hak berkumpul dan hak berekspresi,"  ucapnya.

Wujudkan Peradaban Islam di Indonesia

Sementara itu, Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Al-Jufri meminta seluruh kader untuk bersama-sama mewujudkan peradaban Islam di negara Indonesia.

"Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, siap mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin?,"  papar Salim Segaf saat acara Munas PKS ke V secara virtual, Jakarta, Minggu (29/11).

Kita mengatakan bahwa PKS, partai Islam Rahmatan Lil Alamin, rahmat untuk alam semesta. Ini bukan hanya retorika saja, bukan hanya tagline, harus kita buktikan," sambungnya.

Menurutnya, saat ini ada pihak-pihak yang menyebarluaskan Islam merupakan agama yang penuh dengan kekerasan.

Bahkan, kata Salim Segaf, tuduhan tersebut sudah dirancang agar manusia jauh dari agama Islam.

"Kadang disebutkan muslim berarti dia teroris. Coba buka saja Google, ini desain, mereka melakukan tipu muslihat," paparnya.

Ia menyebut, upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil karena umat muslim selalu menebar kedamaian dan keamanan di dalam negeri.

"Agama Islam penuh dengan kedamaian, agama yang berikan keamanan, kesantunan, memerintahkan selalu berpikir, beramal, berbuat," ucapnya. (Tribun Network/sen/wly)